Girindra Sandino
Wakil Sekjen KIPP

Alumni Politik Universitas Indonesia. Peneliti 7 (Seven) Strategic Studies dan Komite Independen Pemantau Pemilu.

Mendorong Pers Menjadi Pengawal Pilkada

Kompas.com - 16/03/2018, 16:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Namun, media yang memang lebih ditakuti akibat dikenal suka kritik memang kadang dijauhi oleh beberapa kalangan. Padahal, media adalah alat evaluasi lembaga dan personal dalam menjalani kehidupan berdemokrasi.

Media bukan musuh, tetapi sahabat yang selalu menjaga penilian dari pelbagai frame warna pandangan. Maka, keberadaan media wajib difasilitasi sebagai penerima informasi pertama dari seluruh kejadian demokrasi.

Media sebagai sahabat terlihat dari pembentukan media center di lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU maupun Bawaslu dari pusat hingga daerah.

Hal ini agar setiap kejadian tersampaikan ke tangan pembaca secara cepat dan akurat. Bayangkan bila setiap jurnalis ada yang standby di penyelenggara pemilu mulai dari pusat hingga kecamatan., pengawalan pilkada akan terus terjaga sesuai dengan koridor aturan.

Bersama mengawal

Persoalan jurnalis dengan pena-pena pemberitaan yang kritis menjaga setiap kelakuan dari para penyelenggara, pemerintah dan politisi.

Sejumlah tulisan menghadirkan pemberitaan yang adil dan menyeluruh bagi rakyat. Kehadiran media sebagai alat sosialisasi pun menjadi keharusan tersendiri bagi penyelenggara pilkada.

Keaktifan jurnalis yang memberitakan setiap regulasi, baik peraturan KPU maupun peraturan akan pengawasan, bentuk pelanggaran dan tata acara pelaporan tentu akan membantu kerja-kerja pengawasan pilkada. Begitupun juga dengan KPU hingga KPU-KPU daerah.

Bayangkan saja bila setiap regulasi menghiasi lembar berita disaat yang sama ada penyelenggara atau kontestan yang bertindak menyalahi aturan. Maka, rakyat akan bisa menilai sendiri bagaimana kebenaran tindakan melalui pemberitaan regulasi media.

Rakyat akan tercerdaskan melalui konten aturan perundang-undangan beserta penjelasan dan contoh tindakan pelanggaran dengan contoh yang benar-benar terjadi.

Pelanggaran-pelanggaran pilkada yang diberitakan bukan berniat menjatuhkan para kontestan. Pemberitaan pelanggaran sebagai pendidikan politik mana yang harus dan tidak dikerjakan demi mencapai kemenangan pilkada.

Lain hal bila memang pelanggaran tersebut masih ditutupi dengan kampanye media. Untuk hal ini sudah dijamin penyelenggara bahwa kampanye media masuk dalam rumput anggaran yang dibiayai negara melalui APBD yang dikelola oleh KPU.

Di sisi lain, bentuk-bentuk pelanggaran dan proses pelaporan menjadi solusi bagi rakyat untuk lebih cerdas menjaga kualitas demokrasi.

Seandainya setiap rakyat membaca pemberitaan akan pelanggaran lalu tahu cara pelaporan, tentu mereka akan menunggu hasil laporan yang pada akhirnya mengetahui pola pelanggaran dan pencegahan.

Selain itu, evalusai pilkada lebih sederhana dengan bantuan pemberitaan media. Karena evaluasi dilakukan media setiap hari tanpa menunggu pilkada selesai diselenggarakan, maka rakyat seketika mengetahui bagaimana cara berpolitik yang baik, berkampanye sesuai aturan, menjabat sesuai kerja, dan menjaga demokrasi dengan partisipasi berbasis kepemilikan demokrasi oleh rakyat.

Terakhir, media sebagai pengawal pilkada harus kembali mesra, baik dengan Pemerintah, pihak keamanan, penyelengggara pemilu dalam hal ini KPU-Bawaslu, namun tetap dan wajib kritis dalam hal-hal tertentu, dan yang terpenting adalah bekerja sama dengan kekuatan kelompok-kelompok sipil demokratik dan para pemerhati pemilu, demi satu tujuan yaitu menjaga proses pilkada yang berintegritas.

Informasi dan data adalah fondasi perbaikan kualitas demokrasi. Rakyat sebagai pemilik bangsa sesuai konstitusi adalah tuan yang harus diberitahu setiap saat. Barulah pilkada berintegritas benar-benar terlaksana bukan sekedar teori di atas kertas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.