95 Persen Penduduk Dapat Jaminan Kesehatan, Empat Gubernur Akan Dapat Penghargaan

Kompas.com - 15/03/2018, 15:26 WIB
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris PrimusDirektur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang penduduknya paling banyak mendapatkan program jaminan kesehatan.

Penghargaan itu merupakan inisiasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

"Kita tahu Jaminan Kesehatan Nasional telah terimplementasi nyata dan dari regulatif tertuang dalam perpres, menyatakan 95 persen minimal penduduk Indonesia wajib memiliki jaminan kesehatan," ujar Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, di Kompleks Istana Presiden, Kamis (15/3/2018).

"Menuju 2019 ini, lebih awal, ternyata ada empat provinsi dan kabupaten/kota yang penduduknya terdaftar di jaminan kesehatan mencapai 95 persen," kata Fachmi.

Empat provinsi yang dimaksud yakni Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua Barat. Adapun, jumlah kabupaten/kota yang 95 persen penduduknya terdaftar di jaminan kesehatan berjumlah 107 daerah.

"Untuk itu kami sampaikan ke Pak Presiden, pimpinan-pimpinan daerah yang semangatnya berlomba untuk kebaikan, diberikan penghargaan, diberikan award. Tentu ini akan meningkatkan semangat berbuat baik yang belum mencapai itu. Presiden sangat positif atas rencana ini," ujar Fachmi.

(Baca juga: Managing Director IMF Puji Jokowi soal Jaminan Kesehatan)

Rencananya, penyerahan penghargaan tersebut akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, ia belum mendapatkan kepastian kapan waktu pelaksanaan penyerahan penghargaan, karena akan disesuaikan terlebih dahulu dengan agenda Jokowi.

Saat ditanya apakah penghargaan akan disertai dengan hal lain demi mendorong efektivitas program jaminan kesehatan nasional, Fachmi enggan menjawab detail.

"Tentu penghargaannya dalam bentuk, ya kami punya format, teknis dan lainnya, nanti tunggu tanggal mainnya," ujar Fachmi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X