Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Managing Director IMF Puji Jokowi soal Jaminan Kesehatan

Kompas.com - 26/02/2018, 14:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengapresiasi sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

"Saya itu berasal dari Perancis di mana jaminan kesehatan sudah dilakukan sejak lama sekali dan saya sangat terkesan dengan jaminan kesehatan di Indonesia," ujar Christine Lagarde usai blusukan bersama Presiden Joko Widodo di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan pada Senin (26/2/2018).

Lagarde mengatakan, hal yang paling membuatnya terkesan adalah besarnya jumlah warga yang masuk sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

"Untuk menjangkau lebih dari 90 juta orang untuk pelayanan kesehatan gratis, itu sangat fantastis," lanjut dia.

Baca juga: Blusukan Bersama IMF, Jokowi Tunjukkan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 92,4 juta dan total peserta BPJS 193,1 juta orang.

Selain itu, lanjut Lagarde, dibutuhkan dukungan sistem digital untuk mengelola hal itu.

Oleh sebab itu, IMF sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia.

"Bravo untuk kamu, Pak Presiden," ujar Lagarde kepada Presiden Jokowi yang berdiri di sampingnya.

Pada Senin pagi, Presiden Jokowi dan Christine Lagarde blusukan ke RSPP. Setelah bertemu di Istana Merdeka, keduanya langsung menuju ke RSPP untuk meninjau implementasi program jaminan kesehatan sosial di Indonesia.

Baca juga: Jokowi dan Delegasi IMF Berkunjung ke Pasar Blok A Tanah Abang

Di sana, Presiden Jokowi berbincang dengan penerima KIS. Jokowi bertanya tentang bagaimana pasien menggunakan KIS itu saat berobat. Christine memerhatikan jawaban para pasien. 

Selain RSPP, Jokowi dan Christine juga meninjau penataan Pasar Tanah Abang Blok A.

Blusukan itu ternyata bukan ide Presiden Joko Widodo, melainkan permintaan Christine Lagarde. Presiden Jokowi pun memenuhi keinginan Christine tersebut.

"Waktu pertemuan di Istana tadi, Madame Lagarde yang meminta  untuk melihat sistem jaminan kesehatan kita," ujar Jokowi.

Momentum itu dimanfaatkan Jokowi untuk menunjukkan sistem jaminan sosial di Indonesia, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat Indonesia dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) khusus untuk masyarakat kelas ekonomi bawah.

"Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem jaminan kesehatan sosial yang namanya BPJS dan KIS. Saya tadi sampaikan, penerima KIS itu sudah 92,4 juta dan total peserta BPJS 193,1 juta," ujar Jokowi.

"Jaminan kesehatan yang ada di Indonesia adalah jumlah yang besar tak mudah untuk me-manage ini. Ini jaminan yang gede banget," lanjut dia.

Kompas TV Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS mengemuka di sejumlah daerah.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com