Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Lebih Baik Bank Asing Ada di Indonesia daripada Nasabah Kita Lari ke Luar

Kompas.com - 15/03/2018, 10:33 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para pimpinan bank-bank umum di Indonesia bahwa saat ini adalah era keterbukaan.

Bank-bank asing di luar negeri, kata Jokowi, sangat terbuka untuk menerima nasabah yang berasal dari Indonesia.

"Orang kita bisa ambil kredit, bisa buka tabungan di mana saja dengan era seperti ini. Sangat mudah sekarang," kata Jokowi saat pertemuan dengan para pimpinan Bank Umum di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

"Misalnya, orang terbang ke Singapura hanya 1 jam lebih dikit. Buka rekening di situ sangat mudahnya. Ambil kartu kredit juga sangat mudah. Pinjem uang juga sangat gampang," tambah Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menilai, tak masalah apabila bank asing membuka cabang di Indonesia.

Menurut Jokowi, hal itu lebih baik dibandingkan warga negara Indonesia terbang ke luar negeri untuk menggunakan jasa perbankan di sana.

"Menurut saya lebih baik bank internasional ini ada di Indonesia daripada nasabah kita yang lari keluar. Kalau saya, pilihannya hanya itu," kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tetap mendorong bank-bank di Indonesia, baik BUMN maupun swasta, untuk bisa bersaing dengan bank-bank asing.

Untuk itu, Jokowi meminta bank-bank di Indonesia berani mengambil risiko dan juga melakukan inovasi.

"Ke depan kita tidak punya pilihan. Kita harus terbuka. Termasuk persaingan dengan bank internasional yang masuk dan ada di Indonesia. Semuanya harus siap," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com