Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Ingatkan Anies Punya Utang Saat Maju Pilkada DKI

Kompas.com - 12/03/2018, 09:07 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Acara pelantikan pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dibumbui dengan gelak tawa di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (11/3/2018) malam.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjadi pembicara pamungkas membuat para anggota KAHMI dan tamu undangan lainnya tak bisa menahan tawa.

Bukan Kalla namanya kalau tidak guyon. Di awal sambutannya, mata Kalla langsung tertuju kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir dalam acara tersebut.

"Pak Anies berutang sama KAHMI karena kita ingat waktu 2016, waktu masih mencalonkan (jadi Gubernur DKI Jakarta)," ujar Kalla disambut tawa para undangan.

(Baca juga: Mewarnai Jakarta ala Anies-Sandiaga...)

"Kita (KAHMI) doakan dua orang berdiri sebagai calon gubernur, yaitu Anies dengan Sylvi (Sylviana Murni). Kita doakan salah satunya menang dan ini menang salah satunya," sambungnya sembari tertawa.

Kalla berseloroh, tanpa dukungan KAHMI, tanpa doa para anggota KAHMI dan kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), tak ada ada cerita Anies Baswedan terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta.

"Tanpa doa KAHMI, tidak akan meningkatkan daya juang Saudara Anies dan begitu juga teman lainnya. Dia jadi gubernur, bukan gubernur KAHMI, Gubernur DKI," ucap Wapres.

(Baca juga: Anies Pastikan Wisata Balai Kota Dilanjutkan)

Seperti halnya Kalla, Anies punya kedekatan dengan KAHMI. Sebab, Gubernur DKI Jakarta itu pernah menjadi bagian dari HMI saat kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Begitu juga Kalla, ia juga bagian dari KAHMI. Bahkan, pada saat remaja, Kalla menjabat Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966. Hal itu merupakan salah satu tahap karier panjang organisasi Wapres.

Acara pelantikan pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam semalam tidak hanya dihadiri Kalla dan Anies, tetapi juga para pejabat lainnya, misalnya Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan mantan Ketua MK Mahfud MD.

Kompas TV Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sengaja membongkar rancangan awal yang dibuat pada masa pemerintahan Ahok dan Djarot.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com