Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Deklarasi Dukung Jokowi, Cak Imin Tunggu Pendapat Para Kiai NU

Kompas.com - 06/03/2018, 17:14 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya masih menunggu pendapat dari para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) terkait deklarasi dukungan terhadap Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Saya masih menunggu perkembangan para kiai, para ulama yang berkirim surat kepada saya supaya tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Mereka semua para kiai mengajak musyawarah khusus dalam waktu dekat untuk melakukan pembicaraan ke mana arah dukungan PKB," ujar Cak Imin saat ditemui di Gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

(Baca juga : Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres Untuknya)

Menurut Cak Imin, para kiai NU masih melakukan istikharah dan diskusi.

Selain itu, para kiai NU di Jawa Timur juga masih berkomunikasi dengan kiai di berbagai daerah.

"Ada tiga hal, mereka masih menunggu informasi langit atau istikharah. Kedua para kiai juga melakukan diskusi dan analisis di antara mereka, yang ketiga juga mereka akan mengkonsultasikan dengan kiai-kiai NU di berbagai daerah," tuturnya.

(Baca juga : Jelang Pilpres 2019, Prabowo Akui Bertemu Cak Imin)

Namun, Cak Imin mengungkapkan, partainya kemungkinan akan tetap berkoalisi dengan partai politik pendukung Presiden Joko Widodo di 2019.

Ia tidak menampik adanya tawaran dari parpol di luar pendukung Jokowi untuk berkoalisi.

Cak Imin juga mengaku sempat ditawari untuk maju sebagai calon presiden dan membentuk poros baru oleh partai lain.

"Saya pribadi sudah meyakini bahwa kebersamaan koalisi dengan PDI-P dan kawan-kawan di pemerintahan ini nyaman. itu saya secara pribadi," kata Cak Imin.

(Baca juga : Reklame Muhaimin Iskandar Cawapres 2019 Bermunculan, Ini Kata PKB)

Saat ini ada lima partai yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Kelima partai tersebut adalah PDI-P, Golkar, PPP, Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Sementara PAN, PKS, PKB, Gerindra dan Partai Demokrat belum mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan didukungnya.

Kompas TV Prabowo Subianto yang terus didorong Partai Gerindra untuk maju lagi sebagai Capres 2019 mengaku tengah konsolidasi dengan Ketum PKB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com