BNPB: Indonesia Belum Punya Standar Mitigasi Bencana seperti Jepang

Kompas.com - 05/03/2018, 19:50 WIB
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja dalam diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDeputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja dalam diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia saat ini disebut belum memiliki standar mitigasi bencana layaknya di Jepang, Australia atau Amerika Serikat.

Padahal, bencana seperti gempa tektonik, erupsi gunung api, longsor hingga angin puting beliung sering terjadi di dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja dalam diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/3/2018).

"Sistem peringatan dini hingga budaya mitigasi belum menjangkau seluruh elemen masyarakat bahkan di lingkungan aparat pemerintahan sendiri," kata Wisnu.

Akibatnya, jumlah korban jiwa dan material dalam beberapa kasus bencana yang terjadi di tanah air masih cukup tinggi.

Selama Januari-Februari 2018 saja terjadi 513 kali bencana. Dari 513 kali bencana itu, 182 kejadian adalah puting beliung, 157 banjir, 137 longsor, 15 kebakaran hutan dan lahan.

Lalu 10 banjir dan longsor, 7 gelombang pasang dan abrasi, 3 gempa bumi merusak dan 2 kali erupsi gunung api.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Mitigasi Bencana Tsunami dan Gempa Perlu Menyesuaikan Konteks Wilayah)

Dampak yang timbul akibat bencana tersebut, 72 orang meninggal dunia dan hilang, 116 orang luka-luka dan lebih dari 393 ribu mengungsi.

Tak hanya itu, sebanyak 12.104 rumah rusak meliputi 1.566 rusak berat, 3.141 rumah rusak sedang dan 7.397 rusak ringan, 127 unit fasilitas pendidikan rusak, 123 fasilitas ibadah dan 13 fasilitas kesehatan.

"Kerusakan dan kerugiannya mencapai puluhan triliun rupiah. Bayangkan baru tingkat kerusakan dan korban jiwa selama dua bulan," kata Wisnu.

Semua pihak pun diminta berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi resiko bencana, demi mencegah kemerosotan ekonomi negara.

"Ada kerugian yang luar biasa gara-gara bencana, kalau ini kita biarkan pembangunan akan terganggu. Harusnya penanganan bencana itu dianggap sebagai investasi," ujar dia.

"Ini enggak boleh terjadi, kita harus segenap upaya mengurangi itu. Kita coba turunkan resiko, 136 kota di Indonesia pusat pertumbuhan, itu tempat devisa. Kita harus lindungi dari bencana," sambungnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Nasional
Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Nasional
UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

Nasional
Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Nasional
Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.