BNPB: Indonesia Belum Punya Standar Mitigasi Bencana seperti Jepang

Kompas.com - 05/03/2018, 19:50 WIB
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja dalam diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDeputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja dalam diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia saat ini disebut belum memiliki standar mitigasi bencana layaknya di Jepang, Australia atau Amerika Serikat.

Padahal, bencana seperti gempa tektonik, erupsi gunung api, longsor hingga angin puting beliung sering terjadi di dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja dalam diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (5/3/2018).

"Sistem peringatan dini hingga budaya mitigasi belum menjangkau seluruh elemen masyarakat bahkan di lingkungan aparat pemerintahan sendiri," kata Wisnu.


Akibatnya, jumlah korban jiwa dan material dalam beberapa kasus bencana yang terjadi di tanah air masih cukup tinggi.

Selama Januari-Februari 2018 saja terjadi 513 kali bencana. Dari 513 kali bencana itu, 182 kejadian adalah puting beliung, 157 banjir, 137 longsor, 15 kebakaran hutan dan lahan.

Lalu 10 banjir dan longsor, 7 gelombang pasang dan abrasi, 3 gempa bumi merusak dan 2 kali erupsi gunung api.

(Baca juga: Mitigasi Bencana Tsunami dan Gempa Perlu Menyesuaikan Konteks Wilayah)

Dampak yang timbul akibat bencana tersebut, 72 orang meninggal dunia dan hilang, 116 orang luka-luka dan lebih dari 393 ribu mengungsi.

Tak hanya itu, sebanyak 12.104 rumah rusak meliputi 1.566 rusak berat, 3.141 rumah rusak sedang dan 7.397 rusak ringan, 127 unit fasilitas pendidikan rusak, 123 fasilitas ibadah dan 13 fasilitas kesehatan.

"Kerusakan dan kerugiannya mencapai puluhan triliun rupiah. Bayangkan baru tingkat kerusakan dan korban jiwa selama dua bulan," kata Wisnu.

Semua pihak pun diminta berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi resiko bencana, demi mencegah kemerosotan ekonomi negara.

"Ada kerugian yang luar biasa gara-gara bencana, kalau ini kita biarkan pembangunan akan terganggu. Harusnya penanganan bencana itu dianggap sebagai investasi," ujar dia.

"Ini enggak boleh terjadi, kita harus segenap upaya mengurangi itu. Kita coba turunkan resiko, 136 kota di Indonesia pusat pertumbuhan, itu tempat devisa. Kita harus lindungi dari bencana," sambungnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X