Blusukan Jokowi dan Christine Lagarde Bukan Sinyal Kerja Sama dengan IMF soal Jaminan Kesehatan

Kompas.com - 26/02/2018, 20:01 WIB
Presiden Joko Widodo saat di Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). Kompas.com/Akhdi Martin PratamaPresiden Joko Widodo saat di Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, blusukan yang dilakukannya bersama PManaging Director Internatinal Monetary Fund ( IMF) Christine Lagarde, Senin (26/2/2018), bukan dalam rangka penjajakan kerja sama di sektor jaminan kesehatan nasional. 

Jokowi dan Christine Lagarde blusukan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

"Belum sampai ke sana (kerja sama)," ujar Jokowi di RSPP, Jakarta Selatan.

Lagarde juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada kesepakatan soal bentuk kerja sama IMF dan Indonesia.

Baca juga: Peserta Pertemuan Tahunan IMF Mulai Kesulitan Cari Tiket Menuju Bali

Satu hal yang pasti, IMF akan membawa banyak pengusaha asing ke Indonesia saat IMF-World Bank Annual Meeting di Bali, Oktober 2018.

Event ini tidak ada kaitannya dengan sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia secara langsung.

Lagarde berharap, para pengusaha asing yang akan datang ke Indonesia tertarik menginvestasikan uangnya.

"Kami akan undang ribuan orang ke Bali dan kami berharap mereka semua menginvestasikan uangnya (di Indonesia)," ujar Lagarde.

Baca juga: Blusukan Bersama IMF, Jokowi Tunjukkan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fachmi Idris mengatakan, jaminan kesehatan nasional merupakan isu global.

Oleh sebab itu, IMF datang untuk melihat implementasinya di Indonesia.

Akan tetapi, nukan berarti blusukan bersama tersebut merupakan sinyal akan adanya kerja sana IMF dengan Pemerintah Indonesia dalam sektor jaminan kesehatan nasional.

"Karena Indonesia ini termasuk rising star dalam pengelolaan universal health coverage. Dalam konteks single player system, kita terbesar sekarang. Tercatat di master file kita jumlah kepesertaan (JKN) 193,1 juta lebih. Implementasinya, IMF juga ingin melihat langsung bagaimana pelayanannya. Makanya datang ke sini," papar Fachmi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Nasional
Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Nasional
Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X