Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daripada Pilpres, Partai Garuda Fokus Pemilu Legislatif 2019

Kompas.com - 26/02/2018, 19:35 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Garuda lebih memilih fokus pada pemilihan calon legislatif daripada pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019. Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri mengatakan, Partai Garuda ingin menghadirkan tokoh-tokoh baru dalam parlemen.

"Kami enggak membahas itu, fokus kami ada pemilihan caleg. Kami ingin munculkan tokoh-tokoh baru. Kita masih belum bisa mencapreskan," ujar Abdullah usai kegiatan Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu di Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (26/2/2018).

Abdullah juga menepis adanya isu bahwa Partai Garuda telah menentukan pilihan kandidat capres tertentu. Menurut dia, mekanisme internal partai pun juga belum dilakukan.

"Ada mekanisme organisasi yang belum kami sentuh,  nantilah. Kami fokus mendapatkan parlemen. Kalaupun mengusulkan presiden nanti di periode mendatang," ucap Abdullah.

Baca juga : Partai Garuda Paling Banyak Di-Googling Netizen Indonesia

Selain itu, kata dia, Partai Garuda juga ingin menggaet potensi suara pemilih pemula yang cukup tinggi pada Pemilu 2019. Tak hanya itu, Partai Garuda juga akan merebut suara pemilih lama dalam Pemilu 2019. Sehingga Partai Garuda mengombinasikan kampanye secara konvensional dan modern, seperti melalui media sosial.

Partai Garuda akan memulai debut pertamanya di pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu 2019. Partai yang dipimpin ketua umum Ahmad Ridha Sabana ini merupakan satu dari empat partai baru yang akan meramaikan panggung politik tahun depan. Nomor urut 6 resmi didapatkan Partai Garuda.

Soal sejarah partai ini, tak banyak yang bisa dikulik. Situs resmi partai, partaigaruda.org, tak memuat banyak informasi.

Baca juga : Verifikasi Faktual: Partai Garuda Penuhi Syarat, Partai Berkarya Belum

Partai Garuda berdiri pada 16 April 2015 dan secara legal mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07-AH.11.01 tahun 2015.

Pada Sabtu (17/2/2018), Garuda resmi ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 bersama 13 partai lainnya.

Dalam laman resminya, Partai Garuda menyatakan memprioritaskan pemilih muda sebagai target utama.

Dalam visinya, Garuda menginginkan adanya perubahan di Indonesia melalui pencapaian cita-cita nasional sebagaimana tertuang di UUD 1945.

Kompas TV Pemilu 2019 akan diwarnai kehadiran empat partai politik baru yang akan bersaing dengan 10 parpol lama memperebutkan suara dukungan dari masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com