Ini Hasil Pertemuan Mendagri dengan Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mengatakan, KPK berharap empat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri bisa menindaklanjuti kerja pencegahan KPK, khususnya dalam mengatasi kerawanan korupsi.

Hal tersebut disampaikan Syarif seusai pertemuan tertutup dengam Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Pada kesempatan ini, Mendagri membawa empat Plt yang mengisi jabatan sebagai Plt Gubernur Papua, Plt Gubernur Sulawesi Tenggara, Plt Gubernur Kalimantan Barat, dan Plt Gubernur Lampung, bertemu dengan Pimpinan KPK.

Baca juga: Mendagri Tunjuk Wakil Bupati Jombang sebagai Plt Bupati

"Beliau (Mendagri) berharap para gubernur yang Plt ini bisa menindaklanjuti kerja-kerja pencegahan KPK yang rawan korupsi," kata Syarif.

Area rawan korupsi di sini, lanjut Syarif, meliputi beberapa hal seperti belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, pajak retribusi penerimaan daerah, pengadaan barang jasa dan jual beli jabatan, belanja hibah, dan bansos.

KPK juga berharap para Plt itu bisa menyelesaikan masalah penguatan dan perbaikan aparat pengawas internal daerah.

Selain itu, KPK berharap agar para Plt  dapat menyukseskan pilkada serentak, salah satunya mengantisipasi terjadinya money politics.

Syarif mengatakan, khusus kepada Plt Gubernur Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, KPK berharap mereka bisa menertibkan terkait persoalan izin-izin yang berhubungan dengan tambang.

Baca juga: Nasdem: Plt Gubernur dari Polisi Jangan Diasumsikan Pilkada Jabar Tidak Aman

Sementara itu, Tjahjo mengatakan, selain memperkenalkan Plt di empat daerah itu, Kemendagri juga memperkenalkan empat calon Plt di daerah lainnya.

Para calon Plt itu akan mengisi jabatan karena kepala daerahnya ada yang sudah habis masa jabatan, cuti kampanye, dan lain-lain.

Tujuan memperkenalkan para Plt dan calon Plt itu ke KPK adalah untuk membangun pemerintahan yang bersih.

"Banyak hal tadi dapat arahan, masukan dari KPK. Kami ingin membangun pemerintahan yang bersih," ujar Tjahjo.

Khusus calon Plt, Tjahjo belum bisa menyampaikan untuk daerah mana saja. Pasalnya, kementeriannya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres).