Politisasi Agama Dinilai Tetap akan Dimainkan di Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menilai isu populisme agama akan tetap ditonjolkan pada Pemilu 2019 mendatang.

"Kalau kami lihat tren belakangan ini, itu tetap akan tetap jadi faktor yang akan dimainkan," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Isu populisme agama kerap digunakan untuk memenangkan hati masyarakat. Tujuannya tentu saja untuk meraup suara sebanyak-banyaknya pada saat Pemilu.

Sayangnya, isu populisme agama dikedepankan bersaman dengan isu-isu bohong, bahkan bisa lebih parah yakni dengan ujaran kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu.

Saat ditanya mengenai kekhawatiran ebagain pihak bahwa isu SARA juga didorong oleh para konsultan politik, Hasanuddin mengatakan bahwa Alvara hanya fokus sebagai lembaga survei bukan konsultan politik.

Baca juga : Setara Institute: Politisasi Agama adalah Cara Terburuk Meraih Kekuasaan

Ia menyayangkan bila ada kekhawatiran tersebut. Sebab, menurutnya, survei adalah hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan sebab menggunakan kaidah-kaidah ilmiah.

Namun, ia tak memungkiri bahwa hasil survei bisa saja dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memunculkan isu lain dan mengambil keuntungan dari hal tersebut.

"Apakah kemudian angka (survei) itu akan dipakai oleh orang lain? ya itu sudah wilayah politik bukan wilayah riset lagi," kata dia.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) meyakini berita hoaks dengan framing negatif kepada pemerintah akan kian marak jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca juga : Aturan Ceramah di Rumah Ibadah untuk Menghindari Politisasi Agama

"Apalagi melihat survei-survei yang menempatkan posisi politik Presiden Jokowi (masih teratas)," ujar Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi KSP, Eko Sulistyo, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Salah satu isu yang diyakini dikembangkan tidak jauh-jauh dari isu yang selama ini berkembang. Misalnya, kata Eko, pemerintah yang pro-China yang disangkut pautkan dengan pro komunis.

Selain itu, isu lain yang potensial dinilai KSP akan berkembang yakni kriminalisasi ulama. Isu ini menjadi sensitif sehingga pemerintah akan dinilai tidak pro ulama.