Cak Imin: Kalau Pembangunan Infrastruktur Kisruh, Presiden yang Kena

Kompas.com - 22/02/2018, 19:45 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Graha Gus Dur, Jakarta, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Graha Gus Dur, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendukung langkah pemerintah yang menghentikan sementara pengerjaan proyek infrastruktur yang berada di ketinggian (elevated).

Sebab, sudah terjadi berbagai kecelakaan dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang membuat korban luka-luka hingga meninggal dunia.

"Saya kira ini keputusan yang tepat. Ini menyangkut nyawa, baik pekerjanya maupun publik nantinya sebagai user," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/2/2018).

Muhaimin menilai, pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah tak perlu dilakukan secara terburu-buru. Hal yang terpenting, proyek infrastruktur yang dibangun bisa selesai dan tak menimbulkan kecelakaan kerja.

"Ini kan program andalan Presiden, pertaruhan Presiden. Jadi kalau (pembangunan infrastruktur) sampai kisruh, pasti Presiden dan jajaran yang kena," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

(Baca juga: Kecelakaan Proyek Infrastruktur Terus Terjadi, Ini Kata Presiden)

Saking seringnya kecelakaan proyek infrastruktur, Cak Imin mengaku sempat curiga ada yang melakukan sabotase. Namun, ia tak mau lebih jauh berspekulasi dan akan menunggu terlebih dahulu hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.

"Mari kita tunggu hasil evaluasi dan audit pihak-pihak yang telah ditunjuk pak Basuki (Menteri PU). Mudah-mudahan ada segera kejelasan sehingga proyek bisa dilanjutkan segera," kata Muhaimin.

Muhaimin juga mengaku akan memanggil politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini menjadi Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, untuk bertanya soal keselamatan kerja para pekerja konstruksi.

"Kita percayakan kepada para menteri untuk menangani ini. PKB selalu support," kata mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

"Memang baik mengerjakan proyek penting, tapi lebih penting mengerjakan proyek dengan baik.

Kecelakaan kerja proyek infrastruktur terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya, 14 kasus kecelakaan terjadi dalam tujuh bulan terakhir pada proyek yang masih dalam tahap konstruksi dan baru saja diresmikan.

Sepanjang itu, tujuh nyawa melayang dan tak kurang dari 19 orang luka-luka.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X