Salin Artikel

Cak Imin: Kalau Pembangunan Infrastruktur Kisruh, Presiden yang Kena

Sebab, sudah terjadi berbagai kecelakaan dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang membuat korban luka-luka hingga meninggal dunia.

"Saya kira ini keputusan yang tepat. Ini menyangkut nyawa, baik pekerjanya maupun publik nantinya sebagai user," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/2/2018).

Muhaimin menilai, pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah tak perlu dilakukan secara terburu-buru. Hal yang terpenting, proyek infrastruktur yang dibangun bisa selesai dan tak menimbulkan kecelakaan kerja.

"Ini kan program andalan Presiden, pertaruhan Presiden. Jadi kalau (pembangunan infrastruktur) sampai kisruh, pasti Presiden dan jajaran yang kena," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Saking seringnya kecelakaan proyek infrastruktur, Cak Imin mengaku sempat curiga ada yang melakukan sabotase. Namun, ia tak mau lebih jauh berspekulasi dan akan menunggu terlebih dahulu hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.

"Mari kita tunggu hasil evaluasi dan audit pihak-pihak yang telah ditunjuk pak Basuki (Menteri PU). Mudah-mudahan ada segera kejelasan sehingga proyek bisa dilanjutkan segera," kata Muhaimin.

Muhaimin juga mengaku akan memanggil politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini menjadi Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, untuk bertanya soal keselamatan kerja para pekerja konstruksi.

"Kita percayakan kepada para menteri untuk menangani ini. PKB selalu support," kata mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

"Memang baik mengerjakan proyek penting, tapi lebih penting mengerjakan proyek dengan baik.

Kecelakaan kerja proyek infrastruktur terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya, 14 kasus kecelakaan terjadi dalam tujuh bulan terakhir pada proyek yang masih dalam tahap konstruksi dan baru saja diresmikan.

Sepanjang itu, tujuh nyawa melayang dan tak kurang dari 19 orang luka-luka.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/19454361/cak-imin-kalau-pembangunan-infrastruktur-kisruh-presiden-yang-kena

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke