Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPT Minta Mantan Napi Teroris Tidak Dimarjinalkan

Kompas.com - 22/02/2018, 06:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, banyak mantan terpidana kasus terorisme yang tidak diterima masyarakat ketika keluar dari penjara. 

Mereka dijauhi lingkungan sosial dan tak dipandang keberadaannya. Padahal, hal ini dapat memicu mantan napi teroris itu kembali berbuat hal yang sama.

Dari sekian banyak napi teroris, kata dia, tidak semuanya memiliki pola pikir radikal.

"Itu yang kami sentuh saat ini dan membuka akses. Jangan dimarjinalkan mereka. Nanti ada potensi kembali," ujar Suhardi di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Baca juga: Kepala BNPT Memastikan Akan Perjuangkan Hak Korban Terorisme

Suhardi mengatakan, dalam beberapa kasus, mantan napi teroris dipersulit dalam birokrasi, misalnya membuat e-KTP.

Oleh karena itu, ia mengimbau para kepala daerah jangan cuek dengan keberadaan mereka. Usai dibina di Dinas Sosial, Suhardi meminta para kepala daerah menjemput terduga teroris itu kembali ke rumah tinggalnya.

"Pantau di mana mereka tinggal, dengan siapa, sehingga ada kontrolnya," kata Suhardi.

Anak-anak pelaku teror juga kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Suhardi mengatakan, jika ayahnya radikal, belum tentu anaknya terpapar.

BNPT dan Polri memiliki program kontra radikal berupa penyuluhan pada masyarakat, khususnya anak-anak untuk lebih mencintai tanah air. Dengan demikian, pengaruh radikal bisa diminimalisir.

Baca juga: BNPT Ungkap Mantan Teroris Juga Mampu Sharing Soal Pancasila

Suhardi mengatakan, penanggulangan terorisme harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Selain penindakan oleh aparat penegak hukum, perlu dilakukan juga pembinaan pasca keluar dari tahanan.

Deradikalisasi diperlukan untuk mengubah pola pikir mereka kembali ke jalan lurus. Memberi pemahaman bahwa tindakan mereka di masa lalu justru merugikan saudara-saudaranya sendiri.

BNPT melibatkan sejumlah ahli untuk mengurai permasalahan tersebut.

"Orang Amerika tanya ke saya, memang bisa ubah pemikiran teroris? Saya buktikan, saya bisa mengubah isi kepala teroris," kata Suhardi.

Suhardi mengatakan, dari 600 mantan napi teroris, 150 di antaranya telah bertobat. Bahkan, mereka membantu BNPT untuk memberi penyuluhan pada napi teroris lainnya agar terlepas dari radikalisme.

"Sekarang kami manfaatkan mereka untuk kebaikan. Kalau kami kan dianggaonya toghut, kalo mereka lebih manfaat karena dianggap punya ilmu agama tinggi," kata Suhardi.

Kompas TV Buku ini memuat perjalanan sosok sang jenderal dari berbagai perspektif yang pernah berkaitan dengan dirinya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com