Kompas.com - 21/02/2018, 20:45 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ditemuI seusai mengikuti resepsi pernikahan putri Mensesneg Pratikno di JEC, Banguntapan, Bantul. KOMPAS.com/Markus YuwonoKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ditemuI seusai mengikuti resepsi pernikahan putri Mensesneg Pratikno di JEC, Banguntapan, Bantul.

BRISBANE, KOMPAS.com - Organisasi Massa Islam Muhammadiyah tengah menyiapkan pendirian sekolah dasar di Melbourne Australia.

Sekolah yang nantinya berkonsep boarding school itu ditargetkan beroperasi akhir tahun depan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapan rencana tersebut saat menjadi pembicara di University of Queensland Australia, Rabu (21/2/2017).

"Kami sudah membeli lahan 10 hektare," kata Haedar.

(Baca: Sejumlah Tokoh Lintas Agama akan Keliling Eropa dan Amerika Kenalkan Islam Moderat Indonesia)

Haedar menuturkan, saat ini pihaknya masih mengurus legalitas untuk pendirian sekolah yang berlokasi di Narre Warren East. Perizinan yang ketat membuat sekolah tak bisa beroperasi dalam waktu dekat.

"Di sini (Australia) kan berbeda. Misalnya, untuk lahan saja harus disisakan 30 sampai 40 persen," tutur dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekolah yang bakal diberi nama Muhammadiyah Australia Islamic School (MAIS) menargetkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Melbourne dan sekitarnya.

Namun, ke depannya dia berharap, sekolah tersebut bisa berstatus internasional dan merekrut warga lokal serta warga asing sebagai siswa.

Selain sekolah dasar di Melbourne, Haedar menuturkan, Muhammadiyah juga berencana membangun universitas di Malaysia dan pusat kajian Islam di Kairo, Mesir.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.