MUI Curiga Ada Rekayasa di Balik Rentetan Penyerangan Pemuka Agama

Kompas.com - 21/02/2018, 17:45 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Din Syamsudin prihatin dengan beberapa peristiwa penyerangan pemuka agama dan rumah ibadah yang terjadi hampir dalam waktu bersamaan.

Menurut dia, muncul kecurigaan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut saling berkaitan dan ada pihak yang merekayasa.

"Dalam logika saya, rentetan kejadian seperti ini secara ilmiah pun bisa dibuat kesimpulan, ada apa? Sampai saya katakan ini rekayasa sistematis tanpa tahu siapa pelakunya," ujar Din di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Apalagi, dalam pemberitaan disebutkan bahwa pelaku penyerangan ulama maupun ustad adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Din merasa janggal jika hal tersebut merupakan suatu kebetulan.


Jika anggapan ini dibiarkan, kata Din, maka akan terjadi kekacauan. Dikhawatirkan isu rekayasa tersebut semakin berkembang dan menimbulkan reaksi yang tidak proporsional.

"Opini sangat menguat sekali. Bukan soal fakta, tapi soal persepsi. Persepsi yang ada kalau tidak dinetralisir akan hidup menjadi sebuah kesimpulan," kata Din.

(Baca juga: MUI Undang Kabareskrim dan BNPT Bahas Isu Terkini Soal Terorisme)

Oleh karena itu, MUI mengundang Kepala BNPT Suhardi Alius dan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Dengan adanya dialog langsung dengan pihak yang menangani kasus-kasus tersebut, kata Din, maka mispersepsi dan miskomunikasi yang selama ini terjadi bisa diluruskan.

Beberapa perwakilan ormas islam juga telah mengklarifikasi langsung mengenai berbagai kabar simpang siur dalam pertemuan tersebut.

Menurut Din, para peserta forum dapat menerima penjelasan pihak kepolisian dengan baik.

"Saya kira semua anggota wantim (dewan pertimbangan) bisa terima bahwa dari Polri dan BNPT tidak ada niat tidak baik yang kemudian mencerminkan anti terhadap islam," kata Din.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X