MUI Undang Kabareskrim dan BNPT Bahas Isu Terkini Soal Terorisme

Kompas.com - 21/02/2018, 15:14 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin bersama Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan Kepala BNPT Suhardi Alius di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin bersama Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan Kepala BNPT Suhardi Alius di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia mengundang Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, kedatangan perwira tinggi Polri itu sebagai pembicara dalam acara rutin mereka.

"Kita ingin berdialog soal penanggulangan terorisme dan juga terkait isu-isu terakhir yang berkembang, supaya ormas-ormas Islam juga bisa mendengar langsung dari kepala Bareskrim dan kepala BNPT," ujar Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

(Baca juga: Gandeng MUI, Bawaslu Buat Pedoman Ceramah Agama untuk Pilkada Damai)


Din mengatakan, ada sejumlah permasalahan terkait terorisme yang akan dibahas. Menurut dia, MUI selalu mengedepankan dialog dalam penyelesaian setiap masalah.

"Kami meyakini dialog adalah kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah," kata Din.

Sementara itu, Suhardi mengatakan bahwa kedatangannya untuk mencari solusi bersama atas penanganan kasus terorisme.

Pertemuan juga sekaligus bisa jadi bahan evaluasi kinerja BNPT dalam menanggulangi masalah tersebut.

"Diundang juga pak Kabareskrim yang bertanggungjawab masalah masalah keamanan terkait dengan penanganan kasus-kasus kriminal. Jadi kita tunggu nanti dinamikanya," kata Suhardi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X