Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan Bernuansa Agama Jadi Ancaman Keberagaman

Kompas.com - 20/02/2018, 17:08 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial mengikrarkan seruan moral dalam menjaga dan memperjuangkan nilai keberagaman.

Ketua Setara Institute Hendardi menuturkan bahwa aksi itu bermula dari kekhawatiran atas berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah.

"Berbagai serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan," ujar Hendardi dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Hendardi menuturkan, sejak kelahirannya, Indonesia dirancang oleh pendirinya untuk menjadi negara pluralis, beragam, inklusif dan toleran.

Oleh karena itu, kata Hendardi, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga negara semua pewaris Indonesia merdeka.

"Membiarkan intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan segala ancaman atas kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai salah satu roh kebhinekaan nyata-nyata merupakan pengkhianatan atas amanat kebangsaan yang dimandatkan kepada kita sebagai penerus dan pengisi kemerdekaan Indonesia," kata Hendardi.

(Baca juga: Polri Selidiki Kemungkinan Sejumlah Tindakan Kekerasan By Design)

Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Henny Supolo dari Yayasan Cahaya Guru membacakan enam seruan moral mewakili 186 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi hingga aktivis kemanusiaan.

Dalam salah satu poinnya, mereka mendesak pemerintah mengambil tindakan yang tepat dan profesional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa.

Presiden Joko Widodo harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat penegak hukum untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.

Selain itu, mereka juga menyoroti Pilkada serentak di 171 daerah. Mereka berharap para politisi tidak menggunakan politisasi agama, kampanye hitam, dan isu SARA yang dapat mengancam integrasi nasional.

Dalam konferensi pers tersebut hadir beberapa tokoh lintas agama dan masyarkat sipil, antara lain Jeirry Sumampow mewakili PGI, Pemikir Islam Musdah Mulia, Rubiyanti Kholifah dari Asian Muslim Action Network (AMAN), pengamat politik Boni Hargens, dan Gus Soleh Marzuki dari Pengajian Kebangsaan.

Kompas TV Dalam dua bulan di tahun 2018 sedikitnya telah terjadi empat kali penyerangan terhadap pemuka agama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com