UU MD3 Dikhawatirkan Jadi Alat DPR Membungkam Kritik Masyarakat - Kompas.com

UU MD3 Dikhawatirkan Jadi Alat DPR Membungkam Kritik Masyarakat

Kompas.com - 14/02/2018, 12:12 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans) Andi Saiful Haq mengkritik munculnya Pasal 122 Huruf k dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3) yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR.

Pasal tersebut mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

"Pasal ini berpeluang menjadi pasal karet untuk membungkam kritikan dengan delik sebagai tindak pidana," kata Andi dalam keterangan tertulis, Rabu (14/2/2018).

Andi menilai, pasal ini tidak relevan lagi di jaman modern dan era demokrasi. Menghina adalah delik yang paling sering digunakan oleh raja-raja atau diktator jaman dulu untuk menopang kewibawaan agar orang banyak tidak banyak bertanya tentang perilaku mereka yang tiran dan korup.

(Baca juga: Kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil yang Ingin Gugat UU MD3 ke MK)

Pasal yang sama pernah digunakan Pemerintahan Hindia-Belanda untuk membungkam perlawanan para pendiri bangsa, antara lain Soekarno dan Mohammad Hatta.

Sementara di era demokrasi, lanjut Andi, kehormatan sebuah kekuasaan itu diletakkan pada kuasa rakyat.

"Rakyat yang memutuskan kapan, di mana, dan pada siapa kehormatan itu diletakkan," kata Andi.

Andi pun mengingatkan, anggota DPR sudah terlalu banyak fasilitas, bahkan mereka memiliki hak imunitas dan kekebalan diplomatik. Kalaupun ada yang harus mereka perjuangkan sekarang, itu adalah kehormatan mereka sendiri di sisa masa jabatan.

(Baca juga: Beberapa Pasal di UU MD3 yang Membuat DPR Kian Tak Tersentuh)

Andi menilai, jika ada yang pertama kali harus dijerat dengan Pasal 122 (k) adalah sekitar 50 persen anggota DPR yang pada masa sidang I tahun 2015 hingga masa sidang IV tahun 2017 tingkat kehadirannya di bawah 50 persen.

"Mangkir dari tugas adalah tindakan tidak terhormat, rapor merah ditengah fasilitas berlimpah adalah penghinaan pada sumpah jabatan," kata Andi.

Andi pun menyambut baik sejumlah pihak yang berencana menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Ia meyakini MK akan membatalkan pasal kontroversial tersebut.

Sebab, tindakan menghina martabat anggota DPR bisa digolongkan sebagai tindakan formil warga negara yang sudah dijamin dalam konstitusi.

Kompas TV Sufmi Ahmad Dasco menjelaskan hal itu merupakan kewenangan tambahan bagi MKD. Selanjutnya proses hukum bagi penghina anggota DPR akan diserahkan ke polisi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Komentar

Terkini Lainnya

Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Megapolitan
Terindikasi Bawa Radioaktif, Kapal Asing Dikejar hingga ke Tengah Laut dalam Latihan Gabungan

Terindikasi Bawa Radioaktif, Kapal Asing Dikejar hingga ke Tengah Laut dalam Latihan Gabungan

Regional
KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

Nasional
Indonesia Akan Gelar Fashion Show Busana Muslim Berkelas Dunia

Indonesia Akan Gelar Fashion Show Busana Muslim Berkelas Dunia

Nasional
'May Day', Servis dan Ganti Oli Motor Gratis untuk Buruh Tangerang dan Bekasi

"May Day", Servis dan Ganti Oli Motor Gratis untuk Buruh Tangerang dan Bekasi

Megapolitan
Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Nasional
Polisi Temukan 7 Hektar Ladang Ganja di Aceh

Polisi Temukan 7 Hektar Ladang Ganja di Aceh

Megapolitan
Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun GrabCar Milik Ayah Tiri

Sopir yang Menyekap dan Ingin Perkosa Penumpangnya Gunakan Akun GrabCar Milik Ayah Tiri

Megapolitan
Digerebek Petugas Perhutani, Kawanan Pencuri Kayu Kabur Tinggalkan Sepeda Motornya

Digerebek Petugas Perhutani, Kawanan Pencuri Kayu Kabur Tinggalkan Sepeda Motornya

Regional
Untuk Kedua Kalinya, Hakim Ketuk Palu agar Fredrich Yunadi Berhenti Bicara

Untuk Kedua Kalinya, Hakim Ketuk Palu agar Fredrich Yunadi Berhenti Bicara

Nasional
Jepang Deportasi Dua Nelayan asal Korea Utara

Jepang Deportasi Dua Nelayan asal Korea Utara

Internasional
Sopir GrabCar dan 2 Rekannya yang Sekap Penumpang Positif Narkoba

Sopir GrabCar dan 2 Rekannya yang Sekap Penumpang Positif Narkoba

Megapolitan
Penemuan Bayi Perempuan di Depan Rumah Buat Geger Warga Pejaten

Penemuan Bayi Perempuan di Depan Rumah Buat Geger Warga Pejaten

Megapolitan
Awasi Potensi Korupsi di Daerah, KPK Akan Bentuk Korwil

Awasi Potensi Korupsi di Daerah, KPK Akan Bentuk Korwil

Nasional
Konflik Soal Tenaga Kerja, Kuwait Usir Duta Besar Filipina

Konflik Soal Tenaga Kerja, Kuwait Usir Duta Besar Filipina

Internasional

Close Ads X