Kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil yang Ingin Gugat UU MD3 ke MK - Kompas.com

Kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil yang Ingin Gugat UU MD3 ke MK

Kompas.com - 13/02/2018, 20:47 WIB
Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow di Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Senin (13/2/2017).Kahfi Dirga Cahya Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow di Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Senin (13/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan ada kekhawatiran di balik rencana menggugat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kekhawatiran itu, MK akan menolak gugatan yang diajukan atas sejumlah pasal dalam UU MD3. 

"Di pemerintah sudah lolos, di yudikatif juga mungkin akan lolos," ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Jeirry mengungkapkan, kekhawatiran itu karena ada indikasi kedekatan Ketua MK Arief Hidayat dengan DPR. 

Baca juga: Melalui UU MD3, DPR Jadikan MKD Alat Kontrol Kritik Publik

Dugaan adanya lobi saat Arief akan menjalani uji kelayakan sebagai hakim konstitusi di DPR, hingga putusan MK terkait keabsahan hak angket DPR terhadap KPK, menjadi dasar kekhawatiran itu. 

"Jadi hampir enggak ada cara kita untuk saat ini setelah UU MD3 ditetapkan untuk dianulir atau membatalkan pasal-pasal dipersoalkan. Kecuali lewat MK yang menurut saya juga rawan," kata dia.

Jeirry berharap, ada gerakan publik yang besar untuk memberikan perhatian terhadap UU MD3 dan memberikan tekanan kepada DPR agar tidak mendorong kriminalisasi publik lewat pasal-pasal di undang-undang tersebut.

Baca juga: Mau Gugat UU MD3, Koalisi Masyarakat Sipil Tunggu Sanksi Etik Ketua MK

Beberapa pasal yang akan diuji materi adalah Pasal 122 huruf k. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Selain itu, ketentuan Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan langsung oleh presiden.

Kompas TV Padahal sebelumnya, keinginan para politisi senayan untuk merevisi undang-undang MD3 menuai pro dan kontra.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

Nasional
Close Ads X