Setelah Putusan MK, Akankah KPK Penuhi Panggilan Pansus Angket DPR?

Kompas.com - 08/02/2018, 17:55 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17 ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan apakah akan menghadiri undangan dari Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak.

Meski Mahkamah Konstitusi sudah menjatuhkan putusan terkait legalitas hak angket, Pimpinan KPK akan membicarakannya terlebih dahulu melalui rapat internal.

"Kami bicarakan dulu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, seusai menghadiri sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2/2017).

Sebelumnya, KPK berkali-kali menolak menghadiri panggilan yang dilayangkan Pansus Angket DPR.

KPK beralasan, legalitas Pansus Angket masih dalam proses uji materi di MK.

Baca juga: KPK Kecewa MK Tak Konsisten dalam Putusan Hak Angket DPR

Pada sidang hari ini, MK memutuskan menolak uji materi yang diajukan wadah pegawai KPK soal legalitas Pansus Angket DPR.

MK menyatakan bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif sehingga bisa menjadi objek angket oleh DPR.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan, KPK akan mempelajari terlebih dahulu isi putusan MK sebelum memutuskan apakah akan memenuhi undangan DPR atau tidak.

"Kami ingin lihat dulu putusan utuhnya setelah itu baru kami menyatakan pendapat," kata Laode.

Baca juga: Tolak Gugatan Pegawai KPK, MK Nyatakan Hak Angket Sah

Meski demikian, Laode merasa kecewa terhadap putusan MK. Menurut dia, MK tidak konsisten. Alasannya, dalam empat putusan terdahulu, MK pernah menyatakan bahwa KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif.

Adapun, mengenai rekomendasi akhir Pansus Angket DPR, Agus dan Laode belum mau berkomentar. Sebab, KPK belum menerima dokumen resmi dari DPR.

"Jadi, kalau di koran, lalu kami komentari kan enggak pas, jangan-jangan itu bukan. Kami secara resmi belum menerima dari DPR. Jadi belum waktunya kami berkomentar," kata Agus.

Kompas TV Agus justru menegaskan Fraksi Demokrat tidak ikut bertanggung jawab terkait isi dari hasil rekomendasi.


Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X