Setelah Putusan MK, Akankah KPK Penuhi Panggilan Pansus Angket DPR?

Kompas.com - 08/02/2018, 17:55 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17 ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan apakah akan menghadiri undangan dari Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak.

Meski Mahkamah Konstitusi sudah menjatuhkan putusan terkait legalitas hak angket, Pimpinan KPK akan membicarakannya terlebih dahulu melalui rapat internal.

"Kami bicarakan dulu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, seusai menghadiri sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/2/2017).

Sebelumnya, KPK berkali-kali menolak menghadiri panggilan yang dilayangkan Pansus Angket DPR.

KPK beralasan, legalitas Pansus Angket masih dalam proses uji materi di MK.

Baca juga: KPK Kecewa MK Tak Konsisten dalam Putusan Hak Angket DPR

Pada sidang hari ini, MK memutuskan menolak uji materi yang diajukan wadah pegawai KPK soal legalitas Pansus Angket DPR.

MK menyatakan bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif sehingga bisa menjadi objek angket oleh DPR.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan, KPK akan mempelajari terlebih dahulu isi putusan MK sebelum memutuskan apakah akan memenuhi undangan DPR atau tidak.

"Kami ingin lihat dulu putusan utuhnya setelah itu baru kami menyatakan pendapat," kata Laode.

Baca juga: Tolak Gugatan Pegawai KPK, MK Nyatakan Hak Angket Sah

Meski demikian, Laode merasa kecewa terhadap putusan MK. Menurut dia, MK tidak konsisten. Alasannya, dalam empat putusan terdahulu, MK pernah menyatakan bahwa KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif.

Adapun, mengenai rekomendasi akhir Pansus Angket DPR, Agus dan Laode belum mau berkomentar. Sebab, KPK belum menerima dokumen resmi dari DPR.

"Jadi, kalau di koran, lalu kami komentari kan enggak pas, jangan-jangan itu bukan. Kami secara resmi belum menerima dari DPR. Jadi belum waktunya kami berkomentar," kata Agus.

Kompas TV Agus justru menegaskan Fraksi Demokrat tidak ikut bertanggung jawab terkait isi dari hasil rekomendasi.


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X