Tahun Politik, Menteri Siti Waspadai Kongkalikong soal Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mewaspadai praktik kongkalikong kepala daerah dengan pengusaha dalam hal pemberian izin lahan, terutama pada tahun politik 2018/2019.

Pasalnya, praktik serupa ditengarai terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kepala daerah dengan mudah memberikan izin penggunaan lahan kepada pengusaha hingga berujung ke meja hijau.

"Iya, kami sekarang mewaspadai. Walaupun saya tidak secara eksplisit menyurati ya, (saya selalu ingatkan) hati-hati. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kami tahu daerah-daerah mana saja," ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/2/2018).

Siti menegaskan bahwa perubahan izin lahan baru dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional.

"Kalau untuk proyek strategis nasional, itu enggak ada keraguan. Tapi kalau misalnya program kepala daerah atau kabupaten, kami lihat dulu. Betul-betul akan kami lihat," ujar Siti.

(Baca juga: Jokowi: Kalau Tak Selesai Pembebasan Lahan, Saya Cek Siapa Tanggung Jawab)

Siti mencontohkan salah satu program kepala daerah, yakni membuka isolasi sebuah perkampungan masyarakat di tengah hutan. Program sejenis ini akan dipantau ketat mulai dari sisi perencanaan, eksekusi hingga penggelontoran anggarannya.

Kementerian LHK pun akan sangat ketat mengkaji usulan perubahan lahan dari kepala daerah, terutama yang berstatus petahana dalam Pilkada Serentak 2018.

"Kami sangat hati-hati terkait identifikasi lapangan secara fisik, analisis tentang latar belakang usulan dan rekam jejak wilayah itu terhadap izin perhutanan. Jadi secara umum akan sulit adanya permainan perizinan," ujar Siti.

"Apalagi, saat ini informasi begitu terbuka dan dari lapangan itu anggota masyarakat banyak yang berkomunikasi langsung dengan menteri dan Dirjen untuk menyampaikan pengaduan," kata dia.