Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto: Sayang kalau Golkar Enggak Bisa Dapat Fahri Hamzah

Kompas.com - 05/02/2018, 11:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mendukung apabila Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bergabung dengan Partai Golkar. Menurut Novanto, rugi apabila partai berlambang pohon beringin itu tidak memiliki kader sekelas Fahri Hamzah.

Hal itu dikatakan Novanto sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/2/2018).

"Tentu kami serahkan kepada Saudara Airlangga. Kalau saya secara pribadi, bukan hanya beruntung, melainkan sayang kalau enggak bisa dapat seorang Fahri," ujar Novanto.

Menurut Novanto, Fahri adalah orang yang setia dan memiliki kecerdasan. Menurut dia, Fahri mudah diajak berkomunikasi dan mampu bekerja sama.

Baca juga: Fahri Hamzah Klaim Posisinya di Pimpinan DPR Sudah Aman

Novanto merasa bangga bisa bekerja sama dengan Fahri di DPR. Selain itu, menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, Fahri memiliki komitmen yang tinggi dalam berjuang untuk kepentingan rakyat.

"Kalau saya, kalau Pak Fahri di tempat saya, pasti saya akan rembukin dia dengan ketua-ketua lain untuk dia bisa menjadi orang yang menjadi prioritas utama. Dia memiliki dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi," kata Novanto.

Fahri Hamzah terancam tak akan melenggang ke Senayan lagi pada periode selanjutnya.

Anggota DPR tiga periode berturut-turut ini tak diusung lagi sebagai calon legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Baca juga: Tolak Pindah Partai, Fahri Hamzah Pasrah Tak Jadi Anggota DPR Lagi

Fahri sebelumnya dipecat PKS. Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan.

Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding

Fahri mengaku, banyak partai yang mengajaknya bergabung. Bukan satu atau dua, bahkan hampir semua partai yang ada di DPR saat ini memberi tawaran.

"Saya sudah ditawari Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, Hanura, semualah," ujarnya.

Kompas TV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Secara resmi mengajukan surat kepada pimpinan DPR untuk menggantikan Fahri Hamzah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com