Kompas.com - 02/02/2018, 14:51 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua BEM UI Zaadit Taqwa memberikan "kartu kuning" kepada Presiden Joko Widodo.

Aksi itu dilakukan saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 UI di Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018).

Akibat aksi itu, Zaadit diamankan Paspampres.

Zaadit mengatakan, kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri.

"Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya” kata Zaadit kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2018).

(Baca juga: Acungkan Buku Kuning di Depan Jokowi, Ketua BEM UI Dibawa Paspampres)

Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan BEM UI.

Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa.

"Masih banyak isu yang membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia," kata Zaadit.

Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat.

Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

(Baca juga: Menkes: 71 Orang Meninggal dalam Kasus Gizi Buruk dan Campak di Asmat)

BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang besar.

Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," katanya.

BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.

"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata Zaadith.

(Baca juga: Jokowi: Dulu Ada Penjabat Gubernur dari TNI-Polri, kenapa Sekarang Ramai?)

Lalu, pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa).

Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memastikan, Presiden tidak tersinggung dengan aksi mahasiswa UI yang mengacungkan kartu kuning tersebut.

"Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa saja, enggak tersinggung," ujar Johan seusai acara tersebut. 

Presiden tetap mengikuti acara hingga selesai. Ia juga tidak memerintahkan apa-apa kepada jajarannya terkait peristiwa tersebut. 

Kompas TV TNI akan membuka jalur transportasi dengan mendatangkan kapal perang yang digunakan untuk mengangkut bantuan dari Timika ke Agats.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Saat Antar Undangan Pernikahan, Kaesang Sempat Ngobrol soal Sepak Bola dengan SBY

Nasional
Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Kuat Maruf Ikut Ngaku Tak Tahu Sambo Menembak Yosua, Hakim: Kalian Buta dan Tuli!

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM: Saya Rasa DPR Paham Masih Banyak yang Tak Puas

Nasional
Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Nasional
Demokrat Terbuka jika Gerindra Ingin Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, tapi..

Demokrat Terbuka jika Gerindra Ingin Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, tapi..

Nasional
Komisi II DPR Nilai Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik

Komisi II DPR Nilai Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Pernah Terima Surat Panggilan Jaksa KPK

Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Pernah Terima Surat Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Korban Gempa Cianjur Didominasi Anak di Bawah 16 Tahun

Korban Gempa Cianjur Didominasi Anak di Bawah 16 Tahun

Nasional
Susi Dengar Brigadir J Banting-Banting Pintu dan Temukan Putri Candawathi Terkapar

Susi Dengar Brigadir J Banting-Banting Pintu dan Temukan Putri Candawathi Terkapar

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Larangan Unjuk Rasa dalam RKUHP Dievaluasi

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Larangan Unjuk Rasa dalam RKUHP Dievaluasi

Nasional
Update 5 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.234 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.682.437

Update 5 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.234 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.682.437

Nasional
Pemkab Cianjur Pastikan Bantuan buat Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Tersalur Kamis 9 Desember

Pemkab Cianjur Pastikan Bantuan buat Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Tersalur Kamis 9 Desember

Nasional
Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Nasional
Maksimalkan Pemulihan Gempa Cianjur, Kemensos Bangun Palet dan Sekolah Darurat

Maksimalkan Pemulihan Gempa Cianjur, Kemensos Bangun Palet dan Sekolah Darurat

Nasional
KPK Tunggu Laksamana Yudo Margono Dilantik untuk Minta Bantuan Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna

KPK Tunggu Laksamana Yudo Margono Dilantik untuk Minta Bantuan Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.