Golkar Minta Rekomendasi Pansus Angket KPK Tak Diarahkan ke Presiden

Kompas.com - 01/02/2018, 20:28 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika ditemui, di kantor Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Kamis (2/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika ditemui, di kantor Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jakarta, Kamis (2/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak melibatkan Presiden Jokowi.

Ia juga mengatakan partainya meminta agar rekomendasi Pansus tak melemahkan KPK sehingga malah kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi rekomendasi Pansus Angket yang meminta Presiden dan KPK membentuk Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja lembaga antirasuah tersebut.

"Ya sebaiknya rekomendasi KPK tidak ditujukan kepada Presiden. Jika ada hal yang perlu diperbaiki dalam rangka penguatan tata kelola KPK sebaiknya ditujukan kepada KPK langsung dengan prinsip bahwa perbaikan tersebut dalam rangka penguatan KPK," kata Ace melalui pesan singkat, Kamis (1/2/2018).

(Baca juga: Rekomendasi Pansus Usulkan Pembentukan Dewan Pengawas KPK)

Ace mengatakan, KPK memang membutuhkan pengawasan agar kinerjanya transparan sehngga optimal dalam pemberantasan korupsi.

Namun ia meminta jangan sampai Pansus Angket justru merekomendasikan pengawasan yang malah membatasi ruang gerak KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tak ada sistem kelembagaan yang sempurna. Untuk itu, kiranya perlu dipertimbangkan adanya sistem yang memungkinkan bagi sistem pengawasan tanpa mengganggu independensi dan kewenangan itu KPK sendiri," lanjut Ace.

Sebelumnya anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Masinton Pasaribu membenarkan bila draf sementara rekomendasi Hak Angket yang dikirim ke seluruh fraksi berisikan permintaan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi gini, rekomendasi kan nanti disampaikan kepada Presiden dan KPK sendiri. Nah KPK dalam konteks temuan yang dihasilkan di Pansus supaya nanti bisa ditindaklanjuti KPK. Dewas nanti supaya dalam melaksanakan tugas sehari-hari KPK tidak terjadi penyimpangan," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (1/2/2018).

Saat ini rekomendasi pembentukan Dewas tengah dipelajari seluruh fraksi. Pansus masih menunggu respons dari seluruh fraksi di DPR terkait persetujuan pembentukan Dewas.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.