Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Batubara Mahal, Dirut PLN Mengadu ke Jokowi 

Kompas.com - 01/02/2018, 12:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan mahalnya harga batubara di dalam negeri yang mendekati 100 dollar AS per metrik ton.

Sofyan berharap, Presiden dapat memberikan solusi dan menurunkan harga batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi 60 dollar AS per metrik ton.

"Bahan baku PLN, 60 persen batubara, Pak Jonan (Menteri ESDM) sudah komit untuk menurunkan harga batubara DMO, mudah-mudahan bisa diturunkan, baik jumlah kualitas maupun harga pada Februari ini," kata Sofyan seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Sofyan menjelaskan, naiknya harga batubara yang mencapai 50 persen sudah berlangsung satu tahun ke belakang.

Baca juga: YLKI: Wacana Harga Batubara Acuan Harus Buat Tarif Listrik Lebih Murah

Hal ini membuat PLN kesulitan dalam hal keuangan, apalagi tarif listrik tidak mengalami kenaikan.

"Jangan sampai kita punya batubara dijual semua, kan, nanti repot sekali buat kita, buat Indonesia, untuk PLN," katanya.

Menurut Sofyan, Presiden Jokowi juga mendukung dan menginginkan harga batubara untuk pasar domestik, khususnya untuk keperluan PLN dapat diturunkan. 

Dengan demikian, PLN dapat menjaga tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan.

Baca juga: Produksi Batubara Nasional Tahun 2017 Tak Capai Target

"Presiden bilang, batubara ini, kan, milik negara, jadi kepentingan bangsa nomor 1, ya, batubaranya harus dengan harga keekonomian yang cukup agar tarif (listrik) bisa dipertahankan dengan baik," ucap Sofyan.

Selain dapat mempertahankan tarif listrik, menurut Sofyan, harga batubara yang terjangkau juga membuat perseroan dapat menghemat pengeluaran dan akhirnya dapat melakukan investasi untuk menambah elektrifikasi, khususnya di wilayah timur Indonesia.

"Presiden titip untuk segera menyelesaikan desa-desa yang belum selesai dan dalam tahun ini, Papua diminta diselesaikan dengan cepat, juga NTT dan Maluku," ucap Sofyan.

Kompas TV Mantan Menkeu Chatib Basri menilai perlambatan ekonomi sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com