Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rata-Rata, Harta Calon Gubernur Rp 21 M dan Wagub Rp 18 M

Kompas.com - 01/02/2018, 07:48 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi merilis rata-rata harta kekayaan para calon kepala daerah berdasarkan jabatannya. Para calon kepala daerah tersebut telah melaporkan harta kekayaan di KPK sebagai salah satu syarat mengikuti Pilkada.

Untuk jabatan gubernur, nilai rata-rata harta kekayaan dari 58 calon gubernur di Pilkada 2018 yakni Rp 21 miliar. Kemudian rata-rata harta kekayaan dari 57 calon wakil gubernur di Pilkada ini senilai Rp 18 miliar.

“Kemudian rata-rata harta kekayaan dari 140 calon wali kota, nilainya Rp 12 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Adapun rata-rata harta kekayaan dari 135 calon wakil wali kota yakni senilai Rp 6 miliar. Febri melanjutkan, rata-rata harta kekayaan 385 bupati di Pilkada ini senilai Rp 8 miliar. Kemudian rata-rata harta kekayaan 375 calon wakil bupati nilainya Rp 5 miliar.

Baca juga: KPK Imbau Jangan Pilih Calon Kepala Daerah yang Tak Jujur soal LHKPN

“Itu rata-rata kekayaan dari data pantau Pilkada yang bisa diakses di website KPK,” ujar Febri.

Sampai dengan Selasa (30/1/2018), KPK telah menerima 1.170 laporan kekayaan dari para calon kepala daerah peserta Pilkada 2018.

Dari 1.170 calon yang melapor, 20 di antaranya masih harus melakukan perbaikan laporan. Sehingga angka laporan harta kekayaan calon kepala daerah yang sudah selesai terverifikasi baru 1.150 calon.

Kompas TV Besarnya biaya dalam kontestasi Pilkada yang harus dikeluarkan calon kepala daerah tak jarang berujung tindak pidana korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com