Fahri Hamzah: Novanto Bukan Penguasa, Mustahil Jadi "Mastermind" Korupsi E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini ada pihak selain Setya Novanto yang menjadi mastermind atau otak dalam kasus korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Mustahil menurut saya Setya Novanto, bukan partai penguasa. Hanya karena dia ketua fraksi, disebut sebagai mastermind inti dari kasus ini," kata Fahri, Jumat (26/1/2018).

Hal ini disampaikan Fahri menanggapi pengakuan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir.

Dalam sidang kasus E-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, Kamis kemarin, Mirwan mengaku mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

(Baca juga: Menurut Pengacara Novanto, Pemenang Pemilu 2009 Kuasai Proyek E-KTP)

Mirwan pun mengaku sempat meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Namun, permintaan itu ditolak SBY.

Fahri menilai pengakuan Mirwan tersebut membuka fakta bahwa ada pihak lain yang mengatur proyek e-KTP.

"Ada partai pemenang, ada orang hebat di Komisi II DPR, ada orang hebat di eksekutif," ucap Fahri.

Fahri pun curiga ada upaya KPK untuk menyembunyikan peran satu kelompok dan membuka peran satu kelompok lainnya.

(Baca juga: Fakta Sidang Setya Novanto, dari Munculnya Nama SBY hingga Gamawan Fauzi)

Ia mencontohkan, mantan politisi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang sudah banyak bicara terkait kasus e-KTP ini, namun tidak juga dijerat oleh KPK.

"Yang jelas, saya mau mengatakan kelompok Nazaruddin adalah yang disembunyikan perannya. Karena Nazarudin sudah mengatakan, 'Saya adalah salah satu yang bermain di proyek e-KTP. Tapi nazar kemudian justru bebas. Justru tidak jadi tersangka," kata dia.

Fahri secara khusus juga menyoroti tim tender yang dibentuk pemerintahan SBY saat proyek pengadaan e-KTP berjalan.

Menurut dia, tim tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto dan disupervisi langsung oleh Wakil Presiden Boediono.

"Lalu ada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang lagi galak-galaknya, yang dipimpin Pak Agus Rahardjo (Ketua KPK saat ini)," kata Fahri.