Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Terus Berkelit, KPK Sulit Kabulkan Permohonan "Justice Collaborator"

Kompas.com - 26/01/2018, 05:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hingga saat ini permohonan justice collaborator Setya Novanto masih diproses. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemberian status justice collaborator tidak bisa diberikan serampangan.

KPK akan mencermati konsistensi Novanto di persidangan, dan kesungguhan mantan Ketua Umum Golkar tersebut untuk menjadi justice collaborator.

"(Sayangnya) Sejauh ini yang kita lihat kan terdakwa justru masih berkelit dan mengatakan tidak ada penerimaan-penerimaan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

"Termasuk juga penerimaan jam tangan. Padahal sejumlah saksi sudah mengatakan demikian. Dan juga sudah ada kerja sama luar negeri dengan FBI yang kita lakukan," katanya lagi.

Baca juga : Setya Novanto Ajukan Diri Menjadi Justice Collaborator Kasus e-KTP

Dia mengatakan indikator pertama yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan justice collaborator itu adalah pemohon mengakui perbuatannya.

"Jangan sampai seorang mengajukan justice collaborator, perbuatannya tidak diakui. Dan perbuatan pihak lain disampaikan. Tentu itu tidak tepat juga dalam konteks pengajuan justice collaborator," jelas Febri.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sejauh ini KPK belum mendapatkan informasi terbaru yang cukup signifikan dari Novanto. Meski begitu, dia menyampaikan mantan Ketua DPR itu masih punya kesempatan bila benar-benar ingin mendapatkan status justice collaborator.

"Belum terlambat untuk membuka peran pihak-pihak lain kalau memang terdakwa mengetahui ada aktor yang lebih besar, untuk membuktikan yang bersangkutan bukan pelaku utama," pungkas Febri.

Kompas TV Setya Novanto sempat disebut oleh Fayakun Andriadi dalam percakapannya dengan pengusaha Erwin Arif soal anggaran alat monitoring.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com