Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melayat Daoed Joesoef, Wapres Kalla Semobil dengan Anies Baswedan

Kompas.com - 24/01/2018, 11:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil  Presiden Jusuf Kalla pada Rabu (24/1/2018) pagi, melayat ke kediaman almarhum Daoed Joesoef di Jalan Bangka VII, Jakarta Selatan.

Pantauan Kompas.com, Kalla tiba di rumah duka sekitar pukul 09.45 WIB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak semobil dengan Kalla. Keduanya turun, kemudian memasuki rumah duka dan menyalami keluarga satu per satu.

Wapres Kalla sempat menyampaikan rasa duka di hadapan jenazah mantan Menteri Pendidikan era Orde Baru dan keluarga.

"Pemerintah mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh keluarga," ujar Kalla.

"Hari ini, kita semuanya merasakan hikmah dari pemikiran beliau," lanjut dia.

(Baca juga : Mengenang Daoed Joesoef, Profesor yang Pilih Kuliah ke Perancis ketimbang AS)

 

Usai itu, Kalla dan Anies sempat memanjatkan doa di depan jenazah. Keduanya pun berpamitan ke pihak keluarga.

Kalla dan Anies kembali semobil ketika  bertolak dari rumah duka. Keduanya tak mengucapkan sepatah dua patah kata kepada wartawan.

Daoed menghembuskan nafas terakhir, Selasa (23/1/2018) pukul 23.55 di Rumah Sakit Medistra.

Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Giri Tama, Bogor, Jawa Barat, Rabu selepas dzuhur.

Almarhum meninggalkan seorang istri, Sri Sulastri; seorang anak, Sri Sulaksmi Damayanti, menantu, Bambang Pharmasetiawan, dua orang cucu serta seorang cicit.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan

Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com