Ketum Hanura Kubu Sudding: Pengabdian di Politik Semulia Pengabdian di TNI

Kompas.com - 18/01/2018, 13:59 WIB
Plt Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah) didampingi Sekjen Sarifuddin Sudding (kiri), Ketua Dewan Penasihat Chairudin Ismail (kedua kiri) dan Waketum Nurdin Tampubolon (kedua kanan) menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Munaslub Partai Hanura yang dihadiri perwakilan dari 27 pengurus DPD se Indonesia tersebut diantaranya mengagendakan pemberhentian Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan pemillihan ketua umum yang baru. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/18. Indrianto Eko SuwarsoPlt Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah) didampingi Sekjen Sarifuddin Sudding (kiri), Ketua Dewan Penasihat Chairudin Ismail (kedua kiri) dan Waketum Nurdin Tampubolon (kedua kanan) menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Munaslub Partai Hanura yang dihadiri perwakilan dari 27 pengurus DPD se Indonesia tersebut diantaranya mengagendakan pemberhentian Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan pemillihan ketua umum yang baru. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/18.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Marsekal Madya (Purn) Daryatmo resmi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Hanura kubu Syarifuddin Sudding lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Kantor DPP Hanura, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).

Sebagai penutup Munaslub, Daryatmo diberikan kesempatan berpidato untuk pertama kalinya dihadapan kader-kader Partai Hanura sebagai ketua umum partai.

"Hari ini saya diminta (jadi Ketum). Saya anggap itu sebuah takdir, saya tidak pernah membayangkan menjadi ketua umum partai," ujarnya.

Latar belakang Daryatmo yang sudah makan asam garam sebagai prajurit TNI Angkatan Udara, sempat tak punya keinginan untuk masuk ke politik.

Baca juga : Oesman Sapta Dituduh Selewengkan Uang Partai Hanura Rp 200 Miliar

Namun pasca pensiun, panggilan itu datang. Ia mulai tertarik untuk bergelut di tengah dinamika politik dan menerima permintaan 27 DPD dan 401 DPC Hanura untuk jadi ketua umum.

"Berpolitik itu sangat mulia, semulia pengabdian di tempat lain, katakanlah di TNI," kata Daryatmo.

Menurut dia, kotornya politik bukan disebabkan karena politiknya, namun karena orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, ia mengaku tergerak untuk ikut menciptakan politik yang bersih.

"Oleh karena itu kalau hari ini saya menerima permintaan atau permohonan dari forum ini, tentu saja dilandasi olah rasa tanggung jawab karena pengabdian di bidang politik sama dengan di tempat lain, yaitu di Cilangkap, TNI," kata dia.

Baca juga : Lewat WhatsApp, Wiranto Legawa dan Dukung Kepemimpinan Baru Hanura

Sebelumnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura kubu Syarifuddin Sudding memutuskan untuk mengangkat Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Pengangkatan Daryatmo diakukan  setelah 27 DPD dan 401 DPC Hanura memutuskan untuk memberhentikan Oesman Sapta Odang atau OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Sebelum diangkat sebagai Ketua Umum Partai Hanura, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura.

Selain itu, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo juga sempat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum di tengah gonjang ganjing prahara Hanura.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Nasional
Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X