Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Oesman Sapta Minta Kelompok Sudding Kembali ke Jalan yang Benar

Kompas.com - 18/01/2018, 11:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Tri Dianto, berharap internal partai tak terus bergejolak.

Dia meminta kubu Sarifuddin Sudding membatalkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa dan kembali kepada kepengurusan yang dipimpin OSO.

Ia memastikan kepemimpinan OSO adalah kepengurusan yang sah karena sudah mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Kita berharap pengurus DPC dan DPD yang masih berada di kubu sebelah bisa kembali ke jalan yang benar. Saya yakin dia sudah tahu bahwa kubu Pak OSO sudah menang di jalur hukum," kata Tri Dianto kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018).

(baca: Munaslub Hanura Kubu Sudding Putuskan Ketua Umum Oesman Sapta Dipecat)

Tri Dianto meminta para pengurus Hanura memberikan kesempatan kepada Oesman Sapta memimpin partai sampai 2020.

Ia meyakini OSO bisa membawa Hanura meraih hasil optimal di pemilu.

"Munaslubnya lebih baik ditunda sekitar dua tahun lagi saja. Biar jadi Munas yang normal. Sebab, sekarang ini harus fokus untuk konsolidasi serta pemenangan pilkada dan persiapan Pemilu 2019," katanya.

(Baca juga: Wiranto: Sebagai Pendiri Hanura, Saya Tak Senang Konflik Berkepanjangan

Tri mengatakan, konflik internal hanya membuang energi. Dia berharap para kader Hanura kembali bersatu dan bahu-membahu demi memenangi Pemilu 2019.

"Yang di DPR, ya, fokus di DPR dan bina dapilnya. Yang belum di DPR, ya, bantu konsolidasi organisasi dan bina calon dapilnya," katanya.

Pengurus Hanura kubu Sarifuddin Sudding menggelar Munaslub di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Kamis (18/1/2018) pagi.

Ketua Penyelenggara Munaslub Wisnu Dewanto mengatakan bahwa Munaslub Partai Hanura telah dihadiri berbagai pengurus partai dari DPD dan DPC.

"Telah hadir 27 DPD dan 401 DPC untuk tingkat cadang kabupaten-kota," ujarnya saat membuka Munaslub.

Munaslub berlangsung tidak lama, sidang dimulai sekitar pukul 09.20 dan keputusan pemecatan OSO diambil sekitar pukul 09.30.

Kompas TV Partai Hanura kubu Sarifuddin Suding Rabu (17/1) malam batal menggelar Munaslub karena ruangan ballroom di Hotel Sultan sudah dipesan pihak lain.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com