Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Populer: Sepeda Jokowi Ditolak, OSO Didongkel, dan Rhoma Mulai Ditinggalkan

Kompas.com - 17/01/2018, 08:09 WIB

1. Seorang Bapak Tolak Hadiah Sepeda dari Jokowi, Ini Alasannya

Presiden RI Joko Widodo heran. Hadiah sepeda yang biasa diberikannya ditolak seorang warga.

Hal tersebut terjadi dalam Muktamar XII Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah (Jatman) di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018).

Seorang peserta muktamar asal Palembang bernama Apdal dipersilakan duduk oleh Presiden Jokowi sesaat setelah menjawab Pancasila.

"Hadiahnya, Pak," ungkap Apdal spontan.

Presiden Jokowi pun menjawab dengan berjanji bahwa sepedanya akan diantar ke rumah. Namun, Apdal menolak.

"Enggak mau, Pak. Sudah ada dua (sepeda), Pak," kata Apdal.

"Sepanjang saya berinteraksi dengan masyarakat, baru kali ini ada yang enggak mau (dikasih sepeda). Mau minta apa, tetapi belum tentu saya berikan," ujar Presiden Jokowi kemudian disambut gelak tawa peserta Muktamar Jatman.

Baca selengkapnya: Seorang Bapak Tolak Hadiah Sepeda dari Jokowi, Ini Alasannya 


2. "Saya Ini Pendiri Partai Hanura, OSO Itu Baru Datang Kemarin"

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017)
Ketua DPD Hanura Nusa Tenggara Timur Jimmi Sianto mengatakan, surat keputusan pemberhentian kepada dirinya yang dikeluarkan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) ilegal atau tidak sah.

Menurut Jimmi, surat keputusan sah apabila ditandatangani juga oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding. Namun, surat keputusan yang sudah dikeluarkan justru ditandatangi Oesman Sapta dan Wakil Sekjen Partai Hanura.

"Saya adalah pendiri Partai Hanura. OSO itu baru kemarin (bergabung di Hanura). Saya dari Hanura itu berdiri. Surat keputusan itu biasanya ditandatangani ketua umum dan sekjen bukan wakil sekjen," kata Jimmi kepada sejumlah wartawan, Senin (15/1/2018) malam.

Jimmi mengaku siap dipecat dari Hanura jika melakukan kesalahan yang fatal. Namun, jika tidak, dia akan terus melawan.

Baca selengkapnya: Saya Ini Pendiri Partai Hanura, OSO Itu Baru Datang Kemarin
Baca juga : OSO: Itu Munaslub Gelap!


3. Sebuah Situs Menjual Pulau Ajab di Kepri Seharga Rp 44 Miliar

Lokasi Pulau Ajab pada peta Google MapsGOOGLE MAPS Lokasi Pulau Ajab pada peta Google Maps
Sebuah situs bernama privateislandsonline.com diketahui menjual Pulau Ajab di Kepulauan Riau, Indonesia.

Harga yang ditawarkan pun terbilang wah, yaitu 3,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 44 miliar.

Dalam situs tersebut dijelaskan bahwa Pulau Ajab memiliki luas 74 acres atau sekitar 30 hektar. Pulau Ajab juga dideskripsikan memiliki pantai putih yang masih alami dan belum dikembangkan.

Pulau itu hanya berjarak sekitar 20 menit perjalanan boat dari Pulau Bintan. Selain itu, pulau itu juga dekat dengan lokasi wisata lain, seperti Bintan Lagoon, Pantai Trikora, Pantai Nikoi, dan Lagoi.

Hingga saat ini belum diketahui pihak yang menjual Pulau Ajab. Berdasarkan keterangan di situs, Private Islands Inc selaku pengelola situs diketahui berkantor di Ontario, Kanada.

 Baca selengkapnya: Sebuah Situs Menjual Pulau Ajab di Kepri Seharga Rp 44 Miliar


4. Rhoma Irama dan Partai Idaman Mulai Ditinggalkan Kadernya

Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama di Kantor DPP Partai Idaman, Jakarta, Selasa (16/1/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama di Kantor DPP Partai Idaman, Jakarta, Selasa (16/1/2018)
Keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Idaman dalam verifikasi faktual peserta Pemilu 2019 berbuntut panjang terhadap partai yang dipimpin Rhoma Irama itu.

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah mengungkapkan, beberapa kader partainya hengkang setelah keputusan KPU tersebut dikeluarkan.

"Beberapa di kawasan timur sudah mundur," ujarnya di Kantor DPP Partai Idaman, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Ramdansyah menyebutkan beberapa daerah yang dimaksud adalah Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan terutama di Manado.

Saat ini, kata dia, kader Partai Idaman sudah ada di 84 persen kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 200.000 kader.

Baca selengkapnya: Rhoma Irama dan Partai Idaman Mulai Ditinggalkan Kadernya 


5. Bill Gates Lunasi Utang Nigeria ke Jepang Rp 950 Miliar

Bill Gates mengenakan topi saat menyaksikan pertandingan tenis di French Open 2009.Clive Brunskill/ Getty Images Bill Gates mengenakan topi saat menyaksikan pertandingan tenis di French Open 2009.
Nigeria memiliki utang 76 juta dollar AS atau setara Rp 950 miliar terhadap Jepang untuk pemberantasan polio. Pinjaman itu tersedia melalui program Overseas Development Assistance (ODA) yang diselenggarakan Pemerintah Jepang pada 2014 lalu, khusus untuk menanggulangi wabah polio di seluruh dunia.

Berkat pinjaman tersebut, Nigeria dinyatakan bersih dari polio pada 2017 lalu. Namun, utang ke Jepang itu bisa dibilang sulit tertebus mengingat Nigeria masuk jajaran negara miskin dengan penduduk miskin terbanyak di dunia.

Pendiri Microsoft, Bill Gates, pun turun tangan melihat kondisi ini. Pria yang aktif dalam kegiatan filantropi itu mengumumkan bakal melunasi utang Nigeria ke Jepang.

Bukan cuma karena Bill Gates dan sang istri Melinda Gates memang senang berderma, tetapi juga karena keduanya peduli dengan isu kesehatan.

Kekayaan mereka pun mendukung untuk misi mulia tersebut. Bill Gates tercatat bertahun-tahun didapuk sebagai orang terkaya di dunia.

Baca selengkapnya: Bill Gates Lunasi Utang Nigeria ke Jepang Rp 950 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com