Mencari Ekuilibrium Penggunaan Bersama Pangkalan Udara Militer

Kompas.com - 15/01/2018, 17:03 WIB
Teknisi sedang menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia. KOMPAS/HERU SRI KUMOROTeknisi sedang menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Premis yang sama berlaku untuk (pembangunan) bandara sebagaimana termasuk dalam proyek strategis nasional. Syarat kehadiran maskapai penerbangan ialah keberadaan bandara yang mumpuni. Mengingat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik pembangunan maupun pengoperasian bandara dinyatakan terbuka untuk investasi lokal dan asing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta segala peraturan pelaksanannya membuka 49 persen penanaman modal asing untuk jasa kebandarudaraan, bahkan hingga 67 persen bagi pelayanan jasa terkait bandar udara. Angka yang masuk akal dan realistis di tengah keterbatasan dana dan upaya pemerintah meningkatkan konektivitas antardaerah.

Sayangnya, satu pekerjaan rumah penting belum dituntaskan, yakni menerjemahkan ekuilibrium antara pembangunan ekonomi dan pertahanan dalam suatu instrumen hukum. Nama lainnya ialah pengklasifikasian pemanfaatan pangkalan udara untuk penerbangan sipil.

Hal ini penting mengingat banyak pangkalan udara yang "dipaksa" dibuka untuk penerbangan komersial sipil guna menjadi solusi akan keterbatasan infrastruktur maupun lambannya pembangunan bandara di masing-masing daerah.

Beberapa pangkalan udara yang dibuka untuk penerbangan komersial sipil antara lain Halim Perdanakusuma (HLP), Juanda (SUB), dan Abdul Rachman Saleh (MLG). Tidak dipungkiri situasi ini telah berkontribusi positif bagi perekonomian daerah. Namun, jangan dilupakan fungsi utama pangkalan udara ialah untuk pertahanan dan pelaksanaan misi kemanusiaan.

Seyogianya Pemerintah Indonesia belajar dari Eindhoven Airport Decree yang begitu mempertimbangkan keputusan Menteri Pertahanan dalam membuka pangkalan udara untuk penerbangan sipil.

Domain ini tidak lagi menjadi milik menteri perhubungan semata. Jika tidak segera dituntaskan, persoalan ini dapat menjadi bom waktu yang berpotensi memperburuk hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan transportasi udara.

Solusi nyata untuk saat ini ialah mengecualikan keberlakuan penanaman modal asing terkait bandara di seluruh pangkalan udara.

Investasi asing di bandara dapat dianggap sebagai berkah bagi perusahaan, namun sebaliknya, merupakan suatu ancaman (threat) bagi militer. Maka pangkalan udara seyogianya bebas dari investasi, baik lokal maupun asing. Perbedaan perspektif ini harus dapat terakomodasi dan alangkah baiknya jika dapat dituangkan melalui instrumen hukum.

Kemudian, klasifikasi pangkalan udara dapat diterjemahkan menjadi pembatasan volume penerbangan komersial sipil pada pangkalan udara di mana terdapat skadron tempur atau angkut.

Batas waktu perlu dicantumkan guna mendorong pemerintah daerah dan/atau investor untuk mempercepat pembangunan bandara di daerah. Setelahnya, pangkalan udara yang menjadi basis skadron tempur atau angkut tidak akan menerima penerbangan komersial sipil.

Solusi di atas tidak akan terlaksana tanpa kemauan politik pemerintah. Untuk itu, kementerian pertahanan yang mewakili tiga matra seyogianya dapat berupaya lebih untuk meyakinkan pemerintah agar mereka turut dilibatkan. Kalau Belanda bisa, mengapa Indonesia tidak? Toh keduanya sama-sama negara hukum.

Urgensi ini akan menjadi semakin nyata jika batasan partisipasi modal asing dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian bandara di Indonesia akan lebih terbuka; sebagaimana dipaparkan dalam tulisan Saudara Hendra Ong (Baca juga : Peluang Terbuka bagi Investor Swasta Membangun Bandara di Indonesia).

Akhir kata, ekuilibrium pemanfaatan bersama pangkalan udara masih belum menemukan titik temu optimal di Indonesia, setidaknya untuk saat ini.

Jangan sampai duri dalam daging ini dibiarkan terlalu lama sehingga mengorbankan hak rakyat di daerah untuk menikmati sarana transportasi udara.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X