Kompas.com - 13/01/2018, 18:57 WIB
Presiden Joko Widodo saat berjalan di Pantai Nemberala, Rote Ndao, NTT, Selasa (9/1/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat berjalan di Pantai Nemberala, Rote Ndao, NTT, Selasa (9/1/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak main-main dalam penindakan aksi pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia.

Jika kapal asing pencuri ikan tertangkap, Pemerintah Indonesia akan lakukan tindakan tegas.

"Tiga tahun terakhir sudah lebih dari 300 kapal asing yang ditenggelamkan," tulis Presiden  dalam akun Facebook resminya, Sabtu (13/1/2018).

Presiden mengatakan, penenggelaman kapal asing yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

(Baca juga : Beda dengan JK dan Luhut, Jokowi Dukung Susi Terus Tenggelamkan Kapal)

 

Penenggelaman kapal asing juga bisa menunjukkan kepada dunia soal kesungguhan Indonesia dalam memberantas pencurian ikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setelah itu, saatnya bagi Indonesia untuk mengejar peningkatan nilai ekspor perikanan. Sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan, terutama yang mendorong ekspor ikan," kata Presiden.

(Baca juga : JK: Jokowi-Luhut Sama soal Penenggelaman Kapal, Cuma Beda Gaya...)

Bersama tulisan itu, Presiden turut mengunggah fotonya yang tengah memberikan keterangan kepada media.

Foto tersebut diberi tambahan gambar ikan dan diberi tulisan "Kita tidak main-main dengan iIlegal fishing!"

Foto itu diambil usai Presiden menghadiri Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (13/1/2018) lalu.

Presiden saat itu memang ditanya oleh media mengenai silang pendapat penenggelaman kapal di internal kabinet.

(Baca juga: JK: Jokowi-Luhut Sama soal Penenggelaman Kapal, Cuma Beda Gaya...)

Kepala Negara memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan status Facebook-nya hari ini.

Silang pendapat terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Luhut meminta langkah Susi menenggelamkan kapal dihentikan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus meningkatkan ekspor.

Pernyataan Luhut kemudian didukung Wapres Kalla. Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Nasional
Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Nasional
Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Nasional
Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Nasional
Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X