Di Facebook, Jokowi Kembali Bicara soal Penenggelaman Kapal

Kompas.com - 13/01/2018, 18:57 WIB
Presiden Joko Widodo saat berjalan di Pantai Nemberala, Rote Ndao, NTT, Selasa (9/1/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat berjalan di Pantai Nemberala, Rote Ndao, NTT, Selasa (9/1/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak main-main dalam penindakan aksi pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia.

Jika kapal asing pencuri ikan tertangkap, Pemerintah Indonesia akan lakukan tindakan tegas.

"Tiga tahun terakhir sudah lebih dari 300 kapal asing yang ditenggelamkan," tulis Presiden  dalam akun Facebook resminya, Sabtu (13/1/2018).

Presiden mengatakan, penenggelaman kapal asing yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

(Baca juga : Beda dengan JK dan Luhut, Jokowi Dukung Susi Terus Tenggelamkan Kapal)

 

Penenggelaman kapal asing juga bisa menunjukkan kepada dunia soal kesungguhan Indonesia dalam memberantas pencurian ikan.

"Setelah itu, saatnya bagi Indonesia untuk mengejar peningkatan nilai ekspor perikanan. Sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan, terutama yang mendorong ekspor ikan," kata Presiden.

(Baca juga : JK: Jokowi-Luhut Sama soal Penenggelaman Kapal, Cuma Beda Gaya...)

Bersama tulisan itu, Presiden turut mengunggah fotonya yang tengah memberikan keterangan kepada media.

Foto tersebut diberi tambahan gambar ikan dan diberi tulisan "Kita tidak main-main dengan iIlegal fishing!"

Foto itu diambil usai Presiden menghadiri Rakernas Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (13/1/2018) lalu.

Presiden saat itu memang ditanya oleh media mengenai silang pendapat penenggelaman kapal di internal kabinet.

(Baca juga: JK: Jokowi-Luhut Sama soal Penenggelaman Kapal, Cuma Beda Gaya...)

Kepala Negara memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan status Facebook-nya hari ini.

Silang pendapat terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Luhut meminta langkah Susi menenggelamkan kapal dihentikan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus meningkatkan ekspor.

Pernyataan Luhut kemudian didukung Wapres Kalla. Namun, Susi menyatakan tetap konsisten pada kebijakannya karena merasa hal tersebut  sesuai ketentuan undang-undang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X