Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Bantah Fredrich Hindari Panggilan KPK

Kompas.com - 12/01/2018, 11:27 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa membantah kliennya menghindari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada hari ini, Jumat (12/1/2018), Fredrich dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

"Oh, enggak (menghindar). Ini kan proses yang harus dihadapi ya," kata Sapriyanto, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa di gedung KPK, Jumat (12/1/2018)Kompas.com/Robertus Belarminus Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa di gedung KPK, Jumat (12/1/2018)
Dengan alasan sudah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Fredrich ke KPK, Kamis (11/1/2018), maka ia menunggu jawaban dari KPK.

Baca juga: Fredrich Yunadi Tak Penuhi Panggilan KPK

Jika surat tersebut tidak dikabulkan KPK, Sapriyanto yakin KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Fredrich sebagai tersangka.

"Kalau enggak dikabulkan kan pasti diagendakan ulang. Enggak mungkinlah main jemput-jemput (paksa)," ujar Sapriyanto.

Dalam hukum acara, lanjut Wakil Ketua Umum Peradi itu, pemanggilan bisa dilakukan sebanyak dua kali.

Baca juga: Akankah Fredrich Yunadi Mengajukan Praperadilan Terhadap KPK?

"Satu kali dipanggil enggak hadir, dua kali dipanggil, tiga kali baru dijemput. Kan begitu. Enggak langsung main jemput saja. Apalagi kami sudah ajukan surat ke KPK untuk penundaan," ujar Sapriyanto.

Kompas TV KPK menggeledah kantor mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com