PSI Anggap Putusan MK soal Verifikasi Faktual Beri Keadilan

Kompas.com - 11/01/2018, 18:47 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kiri) bersama Calon Legislatif (Caleg) PSI yang juga Ketua DPP PSI Bidang Eksternal Tsamara Amany (kanan) menunjukkan formulir pendaftaran Tsamara Amany sebagai Caleg PSI di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (26/10). Dalam kesempatan tersebut Tsamara Amany juga mendeklarasikan gerakan Solidaritas Kaum Muda Melawan Korupsi (SIKAP) yang merupakan sayap gerakan PSI untuk mengajak anak-anak muda berjuang memerangi korupsi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/17. Aprillio AkbarKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kiri) bersama Calon Legislatif (Caleg) PSI yang juga Ketua DPP PSI Bidang Eksternal Tsamara Amany (kanan) menunjukkan formulir pendaftaran Tsamara Amany sebagai Caleg PSI di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (26/10). Dalam kesempatan tersebut Tsamara Amany juga mendeklarasikan gerakan Solidaritas Kaum Muda Melawan Korupsi (SIKAP) yang merupakan sayap gerakan PSI untuk mengajak anak-anak muda berjuang memerangi korupsi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/17.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 173 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  Pasal itu mengatur soal verifikasi faktual partai politik.

"Kami senang karena majelis hakim MK yang terhormat telah mengambil putusan demikian. Itu menjadi pertanda bahwa keadilan masih tegak di Indonesia," ujar Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie dalam keterangan pers, Kamis (11/1/2018).

Menurut PSI, Pasal 173 ayat 3 UU No 7/2017 tentang Pemilu diskriminatif bagi partai politik baru. Pasalnya, ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan, hanya partai politik lama yang ingin menjadi peserta Pemilu 2019 yang diverifikasi KPU.

Baca juga : Putusan MK, Nasdem Yakin Tetap Lolos Verifikasi Faktual

Melalui putusan MK itu pun, semua partai politik harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.

"Dengan putusan MK ini, perlakuan diskriminatif tidak ada lagi. Partai-partai peserta pemilu bisa berkompetisi secara lebih adil dan sehat. Terima kasih, MK," kata Grace.

Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni menambahkan, putusan MK itu relevan dengan kondisi pemilih saat ini. Pasalnya, sejak 2014 hingga 2019, terjadi pertambahan jumlah penduduk, perubahan daerah otonomi baru, dan perpindahan pengurus dan anggota satu partai ke partai lain.

"Data-data partai sudah kedaluwarsa, tidak bisa menjadi pegangan. Jika tetap diberlakukan, pasal ini menyebabkan ketidakadilan dan perlakuan tidak setara kepada para pihak," ujar Antoni.

Baca juga : MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Diverifikasi Faktual

Diberitakan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Khusus soal Pasal 173 ayat (3), awalnya, dengan ketentuan pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Namun, dengan putusan MK ini, maka ketentuan tersebut diubah.

Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Nasional
Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Kasus Covid-19 Sentuh Rekor Tertinggi, Masyarakat Diingatkan Disiplin 3M

Nasional
Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Pasien OTG Diminta Tak Gunakan Transportasi Umum jika Ingin Isolasi di Wisma Atlet

Nasional
Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X