Keinginan JK Pertahankan Airlangga Ganggu Komitmen Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Univestitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tak mempermasalahkan rangkap jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar dapat merusak komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemerintahan yang profesional.

"Keinginan JK akan mengganggu (komitmen) Presiden Jokowi apalagi jika Jokowi ikut saran JK untuk tidak mengganti Airlangga," ujar Hendri kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2018).

Menurut dia, saat ini publik menunggu keputusan Presiden Jokowi mengenai nasib Airlangga yang merangkap jabatan.

sabrina asril/kompas.com Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Baca juga: Isu "Reshuffle" Merebak, Jokowi Berkantor di Istana Bogor

Isu ini, menurut Hendri, pasti langsung digunakan lawan politik Jokowi untuk menggerus elektabilitasnya menjelang Pemilihan Presiden 2019.

"Isu ini yang akan terus digunakan lawan politik bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjaga komitmennya," ujar Hendri.  

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menilai, tak masalah jika Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian.

Menurut dia, tugas kepartaian bisa diemban Airlangga meski merangkap sebagai pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja.

"Waktu saya Wapres dulu, malah ketua partai juga. Tidak bermasalah," kata Kalla di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Baca juga: Surat Pengunduran Diri Khofifah Sampai di Meja Jokowi, "Reshuffle"?

Kalla mengatakan, bahkan beberapa politisi lain yang bersatus ketua umum partai juga menjabat Presiden RI.

Mereka adalah Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ibu Mega juga ketua partai, SBY juga ketua partai, dia presiden. Tergantung Presiden kebijakannya," kata Kalla.