Kompas.com - 11/01/2018, 11:27 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Univestitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tak mempermasalahkan rangkap jabatan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar dapat merusak komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemerintahan yang profesional.

"Keinginan JK akan mengganggu (komitmen) Presiden Jokowi apalagi jika Jokowi ikut saran JK untuk tidak mengganti Airlangga," ujar Hendri kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2018).

Menurut dia, saat ini publik menunggu keputusan Presiden Jokowi mengenai nasib Airlangga yang merangkap jabatan.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.sabrina asril/kompas.com Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.
Hendri mengatakan, jika Presiden Jokowi tidak mencopot Airlangga dari jabatan Menteri Perindustrian, publik akan menagih janjinya soal pemerintahan yang profesional dan pernyataan Jokowi terdahulu soal menteri tidak boleh rangkap jabatan.

Baca juga: Isu "Reshuffle" Merebak, Jokowi Berkantor di Istana Bogor

Isu ini, menurut Hendri, pasti langsung digunakan lawan politik Jokowi untuk menggerus elektabilitasnya menjelang Pemilihan Presiden 2019.

"Isu ini yang akan terus digunakan lawan politik bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjaga komitmennya," ujar Hendri.  

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menilai, tak masalah jika Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian.

Menurut dia, tugas kepartaian bisa diemban Airlangga meski merangkap sebagai pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja.

"Waktu saya Wapres dulu, malah ketua partai juga. Tidak bermasalah," kata Kalla di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Baca juga: Surat Pengunduran Diri Khofifah Sampai di Meja Jokowi, "Reshuffle"?

Kalla mengatakan, bahkan beberapa politisi lain yang bersatus ketua umum partai juga menjabat Presiden RI.

Mereka adalah Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ibu Mega juga ketua partai, SBY juga ketua partai, dia presiden. Tergantung Presiden kebijakannya," kata Kalla.

Kompas TV Ditemui seusai menghadiri peluncuran buku di Gedung DPR, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik dengan keras terkait rangkap jabatan Airlangga Hartarto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.