Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Prasetyo, Kejagung Semakin Dipercaya karena Pendampingan TP4

Kompas.com - 10/01/2018, 07:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan Pembangunan (TP4) yang dibentuk sejak 2015 di Kejaksaan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Saat ini, semakin banyak kementerian, lembaga, BUMN, BUMD maupun kepala daerah yang meminta pendampingan TP4 untuk mengawal proyek atau kebijakan yang mereka buat.

"Bukan kami narsis atau menonjolkan diri, kami rasakan makin dipercaya. Indikasinya karena ternyata makin meningkat permintaan pendampingan berkenaan dengan TP4," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

TP4 dibentuk di tingkat pusat hingga ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Baca juga: Kejagung Siapkan Jaksa Khusus untuk Tangani Perkara Pilkada 2018

Latar belakang pembentukan tim ini sebagai dukungan kejaksaan pada proyek strategis pemerintah.

Dengan demikian, pihak yang meminta pendampingan merasa tenang, nyaman, tanpa merasa terancam dan terganggu oleh pihak-pihak yang mencoba menyimpang.

Prasetyo berharap, kehadiran TP4 bisa meminimalkan penyelewengan dan korupsi yang kerap terjadi baik di pusat maupun daerah.

Meski demikian, ada pula pihak yang masih tidak berkenan didampingi oleh TP4. Padahal, pendampingan tersebut tak dikenai biaya apapun.

Baca juga: Terhambat Regulasi, Jaksa Agung Akan Hold Eksekusi Mati Jilid IV

"Dan Kejaksaan pun dalam anggarannya tidak tersedia untuk membiayai TP4. Tapi kami lakukan semata-mata sebagai dedikasi kita pada pembangunan di negeri kita," kata Prasetyo.

Sambutan baik untuk TP4 tak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari Kejaksaan China. Prasetyo mengatakan, Kejaksaan China menyatakan kekaguman pada tim bentukannya itu. Bahkan, ingin juga cara kerja tim tersebut diterapkan di China.

"Mereka malah justru ingin belajar ke kita. Nantinya mrk akan kirimkan jaksa untuk lihat apa yang dilakukan jaksa Indonesia," kata dia.

Kompas TV Komisi III DPR kembali melakukan rapat dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com