Salin Artikel

Menurut Prasetyo, Kejagung Semakin Dipercaya karena Pendampingan TP4

Saat ini, semakin banyak kementerian, lembaga, BUMN, BUMD maupun kepala daerah yang meminta pendampingan TP4 untuk mengawal proyek atau kebijakan yang mereka buat.

"Bukan kami narsis atau menonjolkan diri, kami rasakan makin dipercaya. Indikasinya karena ternyata makin meningkat permintaan pendampingan berkenaan dengan TP4," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

TP4 dibentuk di tingkat pusat hingga ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Latar belakang pembentukan tim ini sebagai dukungan kejaksaan pada proyek strategis pemerintah.

Dengan demikian, pihak yang meminta pendampingan merasa tenang, nyaman, tanpa merasa terancam dan terganggu oleh pihak-pihak yang mencoba menyimpang.

Prasetyo berharap, kehadiran TP4 bisa meminimalkan penyelewengan dan korupsi yang kerap terjadi baik di pusat maupun daerah.

Meski demikian, ada pula pihak yang masih tidak berkenan didampingi oleh TP4. Padahal, pendampingan tersebut tak dikenai biaya apapun.

"Dan Kejaksaan pun dalam anggarannya tidak tersedia untuk membiayai TP4. Tapi kami lakukan semata-mata sebagai dedikasi kita pada pembangunan di negeri kita," kata Prasetyo.

Sambutan baik untuk TP4 tak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari Kejaksaan China. Prasetyo mengatakan, Kejaksaan China menyatakan kekaguman pada tim bentukannya itu. Bahkan, ingin juga cara kerja tim tersebut diterapkan di China.

"Mereka malah justru ingin belajar ke kita. Nantinya mrk akan kirimkan jaksa untuk lihat apa yang dilakukan jaksa Indonesia," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/07435291/menurut-prasetyo-kejagung-semakin-dipercaya-karena-pendampingan-tp4

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke