Cerita di Balik Kenapa Jokowi Bangun Banyak Bendungan di NTT...

Kompas.com - 09/01/2018, 23:30 WIB
Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan Bendungan Raknamo yang berlokasi di Sungai Noel Puames, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/1/2018). Waskita KaryaPresiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan Bendungan Raknamo yang berlokasi di Sungai Noel Puames, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

KUPANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyadari bahwa persoalan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan air.

Maka, tidak heran Presiden Jokowi menyetujui pembangunan tujuh bendungan di NTT.

"Provinsi yang lain satu, satu, satu. Ada yang dua. Tapi yang tujuh ya hanya di NTT ini," ujar Jokowi dalam pidato peresmian Bendungan Raknamo di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (9/1/2018).

Namun, rupanya terdapat cerita menarik di balik pembangunan tujuh bendungan itu.

Jokowi mengatakan, awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di awal pemerintahannya hanya merencanakan membangun tiga bendungan saja di NTT.

Namun, hal itu berubah setelah Gubernur NTT Frans Lebu Raya menelepon Jokowi.

"Pak Gubernur menyampaikan ke saya, telepon bolak-balik, siang malam. Pertamanya diberi tiga minta tambah dua. Diberi lima minta tambah dua lagi menjadi tujuh," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Kunci Masalah di NTT Itu Hanya Air)

Spontan, masyarakat Kupang yang hadir dalam peresmian bendungan tersebut tertawa terbahak-bahak dan bersorak riuh rendah.

Bahkan Frans yang juga hadir bersama sang istri ikut tertawa.

Akhirnya, Presiden menyetujui pembangunan tujuh bendungan di NTT.

Tidak berhenti sampai di situ, Gubernur Frans rupanya tidak menyerah dengan menghubungi Jokowi lagi untuk meminta membangun dua bendungan lagi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X