Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita di Balik Kenapa Jokowi Bangun Banyak Bendungan di NTT...

Kompas.com - 09/01/2018, 23:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyadari bahwa persoalan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan air.

Maka, tidak heran Presiden Jokowi menyetujui pembangunan tujuh bendungan di NTT.

"Provinsi yang lain satu, satu, satu. Ada yang dua. Tapi yang tujuh ya hanya di NTT ini," ujar Jokowi dalam pidato peresmian Bendungan Raknamo di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (9/1/2018).

Namun, rupanya terdapat cerita menarik di balik pembangunan tujuh bendungan itu.

Jokowi mengatakan, awalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di awal pemerintahannya hanya merencanakan membangun tiga bendungan saja di NTT.

Namun, hal itu berubah setelah Gubernur NTT Frans Lebu Raya menelepon Jokowi.

"Pak Gubernur menyampaikan ke saya, telepon bolak-balik, siang malam. Pertamanya diberi tiga minta tambah dua. Diberi lima minta tambah dua lagi menjadi tujuh," ujar Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Kunci Masalah di NTT Itu Hanya Air)

 

Spontan, masyarakat Kupang yang hadir dalam peresmian bendungan tersebut tertawa terbahak-bahak dan bersorak riuh rendah.

Bahkan Frans yang juga hadir bersama sang istri ikut tertawa.

Akhirnya, Presiden menyetujui pembangunan tujuh bendungan di NTT.

Tidak berhenti sampai di situ, Gubernur Frans rupanya tidak menyerah dengan menghubungi Jokowi lagi untuk meminta membangun dua bendungan lagi.

"Itupun masih telepan-telepon, minta tambah dua lagi. Sudah tujuh ya, saya sampaikan. Jangan tambah lagi. Sudah stop. Nanti tambahnya embung-embung sajalah. Embung itu boleh," ujar Jokowi.

(Baca juga: Cerita Jokowi Tidak Mandi Saat Kunjungan ke NTT...)

"Karena apa? Waduk-waduk besar seperti ini, bendungan besar, itu membutuhkan uang yang tidak sedikit, membutuhkan anggaran yang tidak kecil," lanjut dia.

Selain itu, Presiden Jokowi ingin melihat apakah bendungan-bendungan tersebut dapat meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat atau tidak.

Jika dirasa masih membutuhkan bendungan, pemerintah pusat pun siap membangun yang lain.

Dari tujuh bendungan yang direncanakan dibangun di NTT, baru Bendungan Raknamo yang rampung 100 persen. Sisanya bervariasi kondisinya.

Tiga bendungan masih dalam tahap konstruksi, yakni Bendungan Rotiklot, Napun Gete dan Temef.

Sementara itu, tiga bendungan lain yang masih dalam tahap pembebasan lahan, yakni Bendungan Mbay, Manikin dan Kolhua.

Kompas TV Presiden didampingi ibu negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet kerja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com