Khofifah Mundur dari Jabatan Menteri Setelah Penetapan Calon Gubernur Jatim

Kompas.com - 09/01/2018, 14:57 WIB
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di Auditorium TMPNU Kalibata, Jakarta, Kamis (4/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di Auditorium TMPNU Kalibata, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mundur dari jabatan menteri setelah ditetapkan KPU Jawa Timur sebagai calon peserta Pilkada Jawa Timur 2018.

Menurut Kalla, pilihan Khofifah sudah tepat. Setelah mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada, statusnya masih sebagai bakal calon gubernur.

Pada Pilkada Jatim, Khofifah akan berpasangan dengan Emil Dardak. 

Baca juga: Khofifah Kirim Surat ke Jokowi Minta Izin Maju Pilkada Jatim

"Kalau dia (Khofifah) sudah menjadi calon, dia (Khofifah) akan minta mundur. Kalau sudah sah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
"Memang begitu mestinya, kan, baru bakal calon gubernur. Kalau bakal calon kan belum calon. Kalau sudah ditetapkan (calon) oleh KPUD baru dia mengundurkan diri," katanya.

Sementara mengenai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar, menurut Kalla, tak bisa disamakan dengan Khofifah.  

Baca: Jokowi Pastikan Khofifah Belum Ajukan Pengunduran Diri sebagai Mensos

"Kalau menjadi calon, dia (Khofifah) harus berada di Surabaya, Jawa Timur, keliling-keliling. Namun, kalau Ketua Umum Golkar kan tetap di Jakarta," ujar Kalla.

Menurut Kalla, aktivitas calon kepala daerah di Pilkada akan jauh lebih padat daripada urusan kepartaian yang diemban pimpinan partai.

Baca juga: SBY Sebut Khofifah Sudah Ajukan Pengunduran Diri sebagai Mensos

"Kalau calon di Pilkada kan jauh lebih sibuk. Kalau Ketua Umum Golkar sepengalaman saya urusannya malam-malam. Jadi, tidak menganggu waktu kerja," ujarnya.

"Tapi, kalau calon harus keliling ke mana-mana. Mana mungkin bekerja sebagai menteri. Dua-duanya bisa gagal. Gagal laksanakan tugas kementerian dan gagal menjadi calon. Makanya mesti ada satu pilihan," ujar Kalla. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X