Khofifah Mundur dari Jabatan Menteri Setelah Penetapan Calon Gubernur Jatim

Kompas.com - 09/01/2018, 14:57 WIB
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di Auditorium TMPNU Kalibata, Jakarta, Kamis (4/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ketika ditemui di Auditorium TMPNU Kalibata, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mundur dari jabatan menteri setelah ditetapkan KPU Jawa Timur sebagai calon peserta Pilkada Jawa Timur 2018.

Menurut Kalla, pilihan Khofifah sudah tepat. Setelah mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada, statusnya masih sebagai bakal calon gubernur.

Pada Pilkada Jatim, Khofifah akan berpasangan dengan Emil Dardak. 

Baca juga: Khofifah Kirim Surat ke Jokowi Minta Izin Maju Pilkada Jatim

"Kalau dia (Khofifah) sudah menjadi calon, dia (Khofifah) akan minta mundur. Kalau sudah sah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
"Memang begitu mestinya, kan, baru bakal calon gubernur. Kalau bakal calon kan belum calon. Kalau sudah ditetapkan (calon) oleh KPUD baru dia mengundurkan diri," katanya.

Sementara mengenai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar, menurut Kalla, tak bisa disamakan dengan Khofifah.  

Baca: Jokowi Pastikan Khofifah Belum Ajukan Pengunduran Diri sebagai Mensos

"Kalau menjadi calon, dia (Khofifah) harus berada di Surabaya, Jawa Timur, keliling-keliling. Namun, kalau Ketua Umum Golkar kan tetap di Jakarta," ujar Kalla.

Menurut Kalla, aktivitas calon kepala daerah di Pilkada akan jauh lebih padat daripada urusan kepartaian yang diemban pimpinan partai.

Baca juga: SBY Sebut Khofifah Sudah Ajukan Pengunduran Diri sebagai Mensos

"Kalau calon di Pilkada kan jauh lebih sibuk. Kalau Ketua Umum Golkar sepengalaman saya urusannya malam-malam. Jadi, tidak menganggu waktu kerja," ujarnya.

"Tapi, kalau calon harus keliling ke mana-mana. Mana mungkin bekerja sebagai menteri. Dua-duanya bisa gagal. Gagal laksanakan tugas kementerian dan gagal menjadi calon. Makanya mesti ada satu pilihan," ujar Kalla. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X