Drama dan Jenderal Aktif TNI AD dan Polri di Pilkada 2018

Drama sedang mencari jalan ceritanya dalam Pilkada 2018 ditambah keterlibatan para jenderal aktif TNI AD dan Polri di Pilkada Setentak yang akan digelar 27 Juni 2018.

Sejumlah foto viral akhirnya membuat bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas mundur dan menyerahkan mandat ke partai pengusungnya PDI-P dan PKB.

Sontak, informasi ini menjadi kabar yang paling mengejutkan di pangkal tahapan Pilkada terakhir, sebelum Pemilu Raya 2019. 

Manuver Jelang Pendaftaran 

Awalnya PDI-P tetap mempertahankan posisi Azwar Anas sebagai calon wakil gubernur yang diusungnya. Isu ini mulai berhembus di awal pekan lalu. Namun, foto–foto pendukung muncul dan kemudian viral, hari Kamis (4/1).

Kala itu, isu mundur makin menguat, hingga sehari setelahnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, mengumumkan PDI-P tetap mengusung Azwar Anas sebagai Bakal Cawagub Jawa Timur.

Namun di Minggu (7/1) pagi, Anas resmi membuat surat keterangan mundur dari pencalonan dan menyerahkan mandat kepada dua partai pengusungnya. 

KOMPAS.COM/IRA RACHMAWATI Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat berkunjung di Doesoen Kakao Glenmore Banyuwangi.

Pilkada 2018 ini memang berbeda. Belum pencalonan, sudah ada setidaknya 5 Jenderal aktif

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Bakal calon gubernur Jawa Barat Mayjen TNI (Purn) Sudrajat dan bakal calon Wakil Walikota Jabar Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017)

Mereka  mengajukan pensiun dini, meski kariernya masih mulus, dan memiliki waktu dua tahun menjelang pensiun.

Ada pula pemegang komando tertinggi pasukan elite Polri, yang juga memiliki kecemerlangan karier yang sama.

Belum pernah terjadi sebelumnya. Proses belum dimulai, tapi fenomena sudah terasa.

Sebelumnya banyak yang memperkirakan,  Pilkada 2018 ini, tidak akan lebih “seru” ketimbang, Pilkada 2017, dimana DKI Jakarta menjadi titik sentral “gempa” isu dan gonjang–ganjing politik.

Tapi perkiraan ini, ternyata salah. Belum dimulai, guncangan sudah terjadi. Apa yang menjadi penyebab sesungguhnya?  

Bukan Sekadar Angka 

Selama ini, seolah hanya angka yang dipublikasikan. Bahwa Pilkada 2018 yang hari puncaknya alias hari pemungutan suara jatuh pada Rabu, 27 Juni 2018, diikuti oleh 171 Daerah di Indonesia.

Dari angka terdiri atas, 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.

Bukan hanya menjadi Pilkada yang lebih besar jumlah daerahnya ketimbang Pilkada 2017, bukan pula karena paling banyaknya provinsi sepanjang sejarah pilkada serentak digelar, tetapi banyak yang tidak menyadari, bahwa Pilkada 2018 ini, adalah Pilkada dengan daerah strategis terbanyak sepanjang selama Pilkada Serentak.

Tidak hanya itu, daerah strategis ini, berpadu dengan waktu, yang hanya berselang kurang dari setahun dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019, pada 17 April 2019. 

Daerah Strategis  

Sebut saja, Provinsi terpadat di Pulau Sumatera; Sumatera Utara di bagian Barat, Sebagian besar Provinsi di Pulau Jawa, yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dan signifikan dari proporsi penduduk Indonesia keseluruhan; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Sementara di timur, ada provinsi terkaya di Kalimantan; Kalimantan Timur, dan Provinsi strategis di Indonesia Timur; Maluku, serta Provinsi yang pada setiap pemilu pasti menjadi rebutan suara pemilih; Papua.

ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Warga yang memiliki hak pilih menunjukkan surat suara dari dalam bilik suara saat pelaksanaan Simulasi Nasional Pemilihan Umum Serentak 2019 tahap II di Desa Kadungmangu, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/9/2017). Simulasi ini meliputi tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Peraturan KPU Pemungutan, dan Penghitungan Suara Pemilu 2019.

Karena jelang Pemilu 2019 pula, kemenangan seolah menjadi satu-satunya tujuan, pada Pilkada kali ini. Oleh karenanya perhitungan–perhitungan tajam, menjadi tumpuannya. Sekecil apapun resiko, terlebih yang memengaruhi suara negatif agen pembawa suara alias para opinion leaders, mutlak dihindari.

Oleh karenanya, mundur menjadi pilihan bagi calon yang mungkin berpengaruh pada proses ke depan. 

Jenderal TNI AD dan Polri 

Sementara, di sisi lain, kondisi geografis dan pengetahuan medan sangat diperlukan, bukan hanya bagi putra daerah, tapi juga sedalam apa, jaringan yang telah dibangun oleh para kandidat.

Oleh karenanya, para Jenderal “teritorial” TNI dan Polri yang ikut bergabung, yakni dari kesatuan di TNI Angkatan Darat dan Polisi-yang selain sebagiannya adalah putra daerah-sebagian yang lain juga pernah lama bertugas di daerah itu. 

Seolah tidak ada pilihan, bagi para peserta Pilkada maupun Partai Politik pengusungnya, selain kemenangan. Tinggal bagaimana “pertarungan” akan terjadi di depan. Keadaban layak jadi tumpuan!  

Saya Aiman Witjaksono… 

Salam.