Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Golkar Bidik Budi Waseso untuk Pilkada Jateng?

Kompas.com - 05/01/2018, 19:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Golkar belum menentukan siapa yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Airlangga, yang juga menjabat Menteri Perindustrian, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/1/2018). 

"Pilkada Jateng belum selesai. Kami masih bahas," ujar Airlangga.

Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto langsung menguji Nissan Note e-PowerAditya Maulana - KompasOtomotif Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto langsung menguji Nissan Note e-Power
Ketika ditanya siapa saja nama-nama yang masuk "radar" Golkar, Airlangga enggan menyebutkannya. 

Baca: Begini Spanduk Dukungan untuk Budi Waseso pada Pilkada Jateng

"Belum ada (nama) yang muncul lagi," ujar Airlangga.

Ketika dikonfirmasi soal kabar bahwa Golkar membidik Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ganjar Pranowo, Airlangga tidak membantah hal tersebut.

"Tentu PDI-P kan akan mendukung salah satu calon. Nah ini kami lagi bicara," ujar Airlangga.

Baca juga: Cerita Mendagri Ditawari Maju Pilkada Jateng 2018

Saat ditanya lebih jauh, Airlangga tak mau menjawabnya. 

"Tanya Nusron Wahid (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Daerah I Golkar)," ujar Airlangga sambil tertawa.

Kompas TV Kepala BNN Komjen Budi Waseso menanggapi santai isu dirinya masuk bursa bakal calon gubernur Pilkada Jawa Tengah 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com