Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Megawati di Balik Terpilihnya Djarot Jadi Calon Gubernur Sumut

Kompas.com - 04/01/2018, 21:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku sempat pusing saat mencari nama yang tepat untuk diusung dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Sebab, hampir semua gubernur Sumatera Utara yang terpilih melalui pilkada langsung kerap tersandung kasus korupsi.

"Jadi saya bilang, tiba-tiba ketika saya sudah pusing, saya tidak sreg, lalu tiba-tiba lagi pergi dengan Sekjen PDI-P. Saya lihat tampangnya Hasto (Kristiyanto), kenapa tidak cari di dekat kita si Djarot," kata Mega di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

"Kasihan masih muda disuruh nganggur," lanjut Mega lantas disambut tawa mereka yang hadir di sana.

Hasto lantas memuji usulan Megawati yang hendak menunjuk Djarot sebagai calon gubernur Sumut.

Setelah itu, Mega lantas menyampaikan kehendaknya itu kepada Djarot.

(Baca juga: PDI-P Usung Djarot Saiful Hidayat sebagai Calon Gubernur di Pilgub Sumut

Ia pun mengaku sempat merasa tak enak sebelum menyampaikannya kepada Djarot.

Akhirnya, Mega menggunakan strategi dengan mendudukkan Djarot sebagai petugas partai yang harus selalu siap menjalankan tugas.

"Saya bilang saya ketua umum partai memerintahkan petugas partai, kamu mau enggak masuk Sumut. 'Siap Bu, sebagai petugas partai saya bersedia' begitu kata Pak Djarot," lanjut Mega.

PDI-P akhirnya mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur (cagub) Sumatera Utara di pilkada 2018.

Pengusungan Djarot disampaikan  Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di tengah deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di empat provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Lampung, dan Papua.

"Untuk itulah saya sedang mempertimbangkan, memikirkan dengan mendalam, sekiranya Bapak Djarot Syaiful Hidayat, saya tetapkan dulu sebagai bakal calon gubernur untuk Sumatera Utara," kata Megawati di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (4/1/2017).

Kompas TV PDI Perjuangan menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebagai bakal Calon Gubernur Sumatera Utara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com