Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kocok Ulang Pimpinan DPR RI

Kompas.com - 02/01/2018, 15:31 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa ada kesalahan yang telah diperbuat DPR RI periode 2014-2019 sejak awal.

"DPR RI periode ini sejak awal sudah masalah. UU sudah mengatur Ketua DPR itu yang menang Pemilu. Tapi itu dikangkangi Golkar dan koalisinya. Jadi itu sejak awal sudah ada tanda-tanda bermasalah," kata Jerry di D'Hotel, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Untuk itu Jerry menyarankan adanya kocok ulang posisi pimpinan lembaga wakil rakyat tersebut sebagaimana aturan yang ada.

"Kenapa enggak kita kembalikan sesuai UU. Kocok ulang, diberikan haknya kepada partai pemenang Pemilu. Seperti DPR sebelumnya," kata Jerry.

(Baca juga : Golkar Diminta Pilih Sosok Ketua DPR RI Antitesis Setya Novanto)

 

"Setya Novanto dulu maksa diri ingin jadi Ketua DPR. Kemudian UU berubah. Karena itu kocok ulang adalah sesuatu yang rasional," tambahnya.

Apalagi Jerry juga sangsi dengan empat pimpinan DPR lainnya yakni Fahri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto yang dinilainya tidak pro pemberantasan korupsi.

"Ada Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang ingin KPK bubar, dua lainnya pemain tengah yang hanya lihat bola, tak punya pegangan apa-apa," ucap dia.

Karenanya, ia menegaskan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan bersih-bersih pimpinan parlemen.

"Jadi kalau Ketua DPR bersih, enggak akan bisa lakukan apa-apa lawan empat pimpinan seperti itu. Makanya repot juga kalau ketua baik tapi empat pimpinan lainnya seperti itu. Jadi paling rasional kocok ulang pimpinan DPR," tuturnya. 

Kompas TV Publik akan menilai Golkar dari sosok yang diusung di Pilkada maupun di jabatan publik lainnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com