Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN NIlai PDI-P Pantas Dapat Kursi Pimpinan DPR

Kompas.com - 29/12/2017, 19:47 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – DPR akan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DP, dan DPD (UU MD3).

Salah satu poin revisi terkait dengan penambahan kursi pimpinan DPR.

Menanggapi rencana itu, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai bahwa partai pemenang pemilu yakni PDI-P harus masuk ke kursi pimpinan DPR.

“PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu sangat pantas dan layak untuk untuk dapat (kusri) pimpinan di DPR,” ujarnya di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Menurutnya, sudah seharusnya partai pemenang Pemilu ada di dalam kursi pimpinan DPR. Hal ini dinilai sebagai refresentasi dari pilihan rakyat.

(Baca juga : Belum Tunjuk Ketua DPR yang Baru, Golkar Buka Peluang PDI-P Masuk Jadi Pimpinan)

Oleh karena itu, Zul mendukung penuh rencana DPR melanjutkan pembahasan revisi UU MD3. Hanya saja ia memberikan satu garis bawah terkait revisi tersebut.

“Saya setuju tetapi (revisi UU MD3) harus sekaligus untuk Pemilu yang akan datang jadi enggak terulang lagi ya (revisi dilakukan), proporsional saja,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan, salah satu poin revisi berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan DPR.

Rencananya, akan ada tambahan satu kursi untuk posisi wakil ketua DPR. Kursi itu ujarnya, akan diberikan kepada partai pemenang Pemilu 2014 yakni PDI-P.

Kompas TV Pasca menggelar Munaslub, Partai Golkar segera mengumumkan kadernya untuk duduk menjadi Ketua DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com