Tiga Tahun Tragedi AirAsia QZ8501, Menyoal Biaya "Search and Rescue"

Kompas.com - 24/12/2017, 20:43 WIB
Bangkai pesawat yang berhasil diangkat dalam operasi lanjutan oleh tim SAR gabungan Basenas diturunkan dari kapal Crest Onyx di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (2/3/2015).  Bangkai yang merupakan bagian dari serpihan utama pesawat yang jatuh di Selat Karimata tersebut diserahkan Basarnas ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk kelanjutan investigasi. KOMPAS / LASTI KURNIABangkai pesawat yang berhasil diangkat dalam operasi lanjutan oleh tim SAR gabungan Basenas diturunkan dari kapal Crest Onyx di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (2/3/2015). Bangkai yang merupakan bagian dari serpihan utama pesawat yang jatuh di Selat Karimata tersebut diserahkan Basarnas ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk kelanjutan investigasi.
EditorAmir Sodikin

TIDAK terasa tragedi AirAsia QZ8501 telah tiga tahun berlalu. Setelah AirAsia QZ8501 jatuh di Laut Jawa, menjadi kewajiban Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas untuk menyelamatkan korban sekaligus mencari black box pesawat.

Upaya maksimal umumnya dilakukan demi mencari benda yang terakhir disebut mengingat peran krusialnya guna mengetahui penyebab jatuhnya pesawat sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari.

Magna carta hukum udara, yakni the Chicago Convention of 1944 melalui Annex 12, membebankan tanggung jawab penyelengaraan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue - SAR) kepada negara, baik di wilayah teritorial maupun di laut lepas (high seas).

Baca juga : Ini Kronologi Jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501


Pihak militer di negara tempat terjadinya kecelakaan pesawat umumnya dilibatkan melalui pendayagunaan kapal perang dan pesawat intai maritim. Dalam beberapa kasus, seringkali negara tetangga atau negara lain yang warga negaranya menjadi korban turut menawarkan bantuan.

Pada kasus AirAsia QZ8501, penjelajahan dilakukan pada beberapa area Laut Jawa guna menemukan black box. Mengingat luas area pencarian, biaya operasional SAR tentunya tidak sedikit.

Berkaca dari pencarian Malaysia Airlines MH370 di Samudera Hindia yang sampai saat ini belum ditemukan, Australia dan Malaysia telah mengeluarkan lebih dari 100 juta dollar Amerika Serikat untuk operasi SAR.

Angka yang sangat fantastis tersebut berpotensi menghambat pembangunan suatu negara atau membangkrutkan suatu maskapai penerbangan. Guna menghindari keduanya, peran pihak asuransi dan reasuransi dibutuhkan.

Dalam polis asuransi maskapai penerbangan, umumnya biaya operasi SAR dimuat dengan nilai pertanggungan yang sangat tinggi - dapat menyentuh ratusan juta dollar Amerika Serikat per kejadian; dan bahkan menjadi salah satu klausul terpenting selain perihal pertanggungan rangka pesawat (hull).

Baca juga : Basarnas: Biaya Operasional Pencarian AirAsia Baru Capai Rp 570 Juta

Jangan sampai APBN atau APBD jebol hanya untuk membiayai operasi SAR. Maka dari itu, Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mewajibkan seluruh maskapai penerbangan beregistrasi PK (Indonesia) untuk mengasuransikan kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

Pesan yang disampaikan melalui instrumen hukum nasional ini sangat lugas, yakni tidak sepeserpun uang rakyat dapat digunakan untuk menanggung biaya operasi SAR!

Kenyataannya Pemerintah Indonesia ‘menanggung’ biaya operasi SAR terlebih dahulu agar upaya pencarian dan pertolongan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X