Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal Januari 2018, Golkar Bahas Ketua DPR Pengganti Setya Novanto

Kompas.com - 22/12/2017, 14:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan membahas Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto pada awal Januari 2018.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, hal itu akan dibahas dalam rapat pleno partai sekaligus membahas kinerja partai terkait kerja politik dan sosial.

"Insya Allah minggu pertama Januari sekaligus menentukan calon ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," ujar Nurdin, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).
Menurut Nurdin, Golkar akan mengupayakan agar figur Ketua DPR yang dipilih mewakili slogan baru "Golkar Bersih" yang digaungkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa hari lalu.

Baca juga: Menanti Figur Ketua DPR Antitesis Setya Novanto

Sejumlah kriteria juga akan digunakan untuk menunjuk ketua DPR yang baru.

Kriteria tersebut, kata Nurdin, bisa menjadi speaker yang baik bagi DPR RI, bisa menjalankan amanah rakyat, serta mampu mengawal DPR untuk menjalankan tiga fungsi utamanya.

"Dan bisa menjaga harkat martabat Partai Golkar di DPR. Karena harkat dan martabat Golkar adalah di atas segala-galanya," kata dia.

Baca: Ketum Golkar Resmi Dikukuhkan, Bagaimana Posisi Ketua DPR?

Sebelumnya, Munaslub Partai Golkar telah mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga juga diberi mandat penuh oleh Munaslub untuk merevitalisasi dan merekonstruksi kepengurusan partai.

Namun, posisi Ketua DPR RI yang ditinggalkan Setya Novanto belum ada penggantinya. Saat ini, Fadli Zon mengisi posisi Pelaksana Tugas Ketua DPR hingga Golkar menunjuk pengganti Setya Novanto.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto akan menunjuk Ketua DPR yang bisa bekerja transparan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com